Jakarta: Sekretaris Dirjen Minerba Kementerian ESDM Iman Kristian Sinulingga kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterangan Iman diperlukan untuk mendalami dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di instansinya.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara bidang pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Agustus 2023.
KPK juga memanggil pegawai negeri sipil pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nurhasana hari ini. Keduanya diminta kooperatif.
Pemanggilan ini bukan yang pertama untuk Iman. KPK pernah meminta keterangannya pada Senin, 14 Agustus 2023.
Dalam perkembangan kasus ini, KPK tengah mengusut kepemilikan rumah mewah tersangka sekaligus eks Bendahara Pengeluaran Kementerian ESDM Christa Handayani Pangaribowo di Bandung. Pembelian aset diyakini pakai uang korupsi dalam kasus ini.
Ada 10 tersangka dalam kasus korupsi pembayaran tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Yakni, Subbagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso, pejabat pembuat komitmen (PPK) Novian Hari Subagio, staf PPK Lernhard Febrian Sirait, dan Bendahara Pengeluaran Abdullah.
Tersangka lainnya, yakni Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo, PPABP Rokhmat Annashikhah, Operator SPM Beni Arianto, Penguji Tagihan Hendi, PPK Haryat Prasetyo, dan pelaksana verifikasi dan perekaman akuntansi Maria Febri Valentine.
Priyono diduga menerima Rp4,75 miliar. Novian mengantongi Rp1 miliar. Lalu, Lernhard menerima Rp10,8 miliar.
Kemudian, Abdullah menerima Rp350 juta, Christa menerima Rp2,5 miliar, Haryat menerima Rp1,4 miliar, dan Beni menerima Rp4,1 miliar.
Lalu, Hendi menerima Rp1,4 miliar, Rakhmat menerima Rp1,6 miliar, dan Maria menerima Rp900 juta. Uang itu dipakai untuk berbagai kebutuhan.
Sebagian uangnya diberikan ke pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp1,03 miliar. Sebagian juga dipakai untuk operasional keperluan kantor.
Para tersangka juga menggunakan uang haram untuk kerja sama umrah, sumbangan nikah, THR, pengobatan, pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor volley, mess atlet, kendaraan, dan logam mulia.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jakarta: Sekretaris Dirjen Minerba
Kementerian ESDM Iman Kristian Sinulingga kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK). Keterangan Iman diperlukan untuk mendalami dugaan
korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di instansinya.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara bidang pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Agustus 2023.
KPK juga memanggil pegawai negeri sipil pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nurhasana hari ini. Keduanya diminta kooperatif.
Pemanggilan ini bukan yang pertama untuk Iman. KPK pernah meminta keterangannya pada Senin, 14 Agustus 2023.
Dalam perkembangan kasus ini, KPK tengah mengusut kepemilikan rumah mewah tersangka sekaligus eks Bendahara Pengeluaran Kementerian ESDM Christa Handayani Pangaribowo di Bandung. Pembelian aset diyakini pakai uang korupsi dalam kasus ini.
Ada 10 tersangka dalam kasus korupsi pembayaran tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Yakni, Subbagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso, pejabat pembuat komitmen (PPK) Novian Hari Subagio, staf PPK Lernhard Febrian Sirait, dan Bendahara Pengeluaran Abdullah.
Tersangka lainnya, yakni Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo, PPABP Rokhmat Annashikhah, Operator SPM Beni Arianto, Penguji Tagihan Hendi, PPK Haryat Prasetyo, dan pelaksana verifikasi dan perekaman akuntansi Maria Febri Valentine.
Priyono diduga menerima Rp4,75 miliar. Novian mengantongi Rp1 miliar. Lalu, Lernhard menerima Rp10,8 miliar.
Kemudian, Abdullah menerima Rp350 juta, Christa menerima Rp2,5 miliar, Haryat menerima Rp1,4 miliar, dan Beni menerima Rp4,1 miliar.
Lalu, Hendi menerima Rp1,4 miliar, Rakhmat menerima Rp1,6 miliar, dan Maria menerima Rp900 juta. Uang itu dipakai untuk berbagai kebutuhan.
Sebagian uangnya diberikan ke pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp1,03 miliar. Sebagian juga dipakai untuk operasional keperluan kantor.
Para tersangka juga menggunakan uang haram untuk kerja sama umrah, sumbangan nikah, THR, pengobatan, pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor volley, mess atlet, kendaraan, dan logam mulia.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
