Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.

Legislator Gerindra Diperiksa Terkait Suap Bowo Sidik

Juven Martua Sitompul • 09 Juli 2019 10:30

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Fadhlullah dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadhlullah akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menjerat anggota Komisi VI Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Fadhlullah diperiksa melengkapi berkas penyidikan anak buah Bowo Sidik yakni pejabat PT Inersia, Indung. PT Inersia merupakan perusahaan milik Bowo Sidik. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Penyidik juga memanggil empat saksi lain yakni Bupati Kepulauan Meranti H. Irwan dan tiga dari unsur swasta bernama Serly Virgiola, Harmawan, dan Dipa Malik. Keterangan keempat saksi juga diperlukan melengkapi berkas penyidikan Indung. Bowo Sidik bersama Indung dan Marketing manager Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama jasa penyewaan kapal antara PT Pilog dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap. Baca: Dirut PT Pupuk Indonesia Logistik Diperiksa KPK Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya jasa angkut tersebut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Pemberian fee terjadi enam kali di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel, dan Kantor PT HTK senilai Rp221 juta dan USD85.130. Penyidik menyita uang sebesar Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer dari Bowo Sidik. Uang Rp8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan dalam amplop berwarna putih. Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Fadhlullah dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadhlullah akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menjerat anggota Komisi VI Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Fadhlullah diperiksa melengkapi berkas penyidikan anak buah Bowo Sidik yakni pejabat PT Inersia, Indung. PT Inersia merupakan perusahaan milik Bowo Sidik.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Penyidik juga memanggil empat saksi lain yakni Bupati Kepulauan Meranti H. Irwan dan tiga dari unsur swasta bernama Serly Virgiola, Harmawan, dan Dipa Malik. Keterangan keempat saksi juga diperlukan melengkapi berkas penyidikan Indung.

Bowo Sidik bersama Indung dan Marketing manager Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama jasa penyewaan kapal antara PT Pilog dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap.

Baca: Dirut PT Pupuk Indonesia Logistik Diperiksa KPK

Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya jasa angkut tersebut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Pemberian fee terjadi enam kali di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel, dan Kantor PT HTK senilai Rp221 juta dan USD85.130.

Penyidik menyita uang sebesar Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer dari Bowo Sidik. Uang Rp8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan dalam amplop berwarna putih.

Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda