Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghibahkan sejumlah mobil hasil rampasan dari kasus korupsi kepada beberapa institusi negara. Lembaga Antikorupsi memprioritaskan hibah kepada institusi penegak hukum.
"Jadi bisa TNI, Polri, kejaksaan, BNPT, atau mungkin BNN," kata Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Wahidin, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.
Tahun ini, pemerintah telah menyetujui pemberian barang sitaan kendaraan untuk kejaksaan sebanyak 3 unit, rumah tahanan (rutan) 4 unit, dan polres 2 unit. Aturan pemberian hibah diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) Nomor 3 Tahun 2011.
"Ini bagian dari upaya pemulihan aset yang tidak hanya melulu soal lelang, tapi juga bisa dimanfaatkan atau dihibahkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Irene Putrie.
Baca: KPK Akui Belum Maksimal Urus Barang Sitaan
Tak hanya lembaga penegak hukum, Irene menuturkan Lembaga Antirasuah akan menghibahkan barang hasil rampasan dari para koruptor ke instansi pemerintah yang lain membutuhkan. Misalnya, pemberian barang sitaan kepada pemerintah daerah.
"Jadi, berdasarkan Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) dibolehkan kita memanfaatkan sendiri barang rampasan milik negara dan itu akan lebih efektif pemanfaatannya," pungkas Irene.
KPK hari ini menghibahkan dua unit mobil hasil sitaan dari perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Utara Erwan Prasetyo. Dua unit mobil itu dirampas dari perkara pencucian uang mantan Kakorlantas Polri Irjen (Purn) Djoko Susilo dan mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul Raja Sempurnajaya.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
