Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan kasus dugaan suap terkait pengadaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Ada sejumlah pihak dan perusahaan terjerat perkara itu.
“Beberapa orang tetapkan sebagai tersangka dari pegawai di Kementerian Perhubungan dan juga ada dari pihak swasta serta ada korporasi juga gitu ya,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci identitas para tersangka dan perusahaan yang kini dipermasalahkan penyidik. Ali khawatir merusak proses penyidikan yang kini dikerjakan.
“Kami akan umumkan setelah memastikan bahwa proses yang berjalan itu tidak mengganggu proses penyidikannya ya. Jadi memang sudah kami kembangkan,” ujar Ali.
Meski begitu, KPK memastikan akan terbuka dalam kasus ini. Masyarakat diharap sabar menunggu informasi lanjutan terkait perkara tersebut.
“Selalu kami sampaikan perkembangannya mengenai dugaan korupsi di Kementerian Perhubungan ini,” tutur Ali.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) kembali mengembangkan kasus dugaan
suap terkait pengadaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Ada sejumlah pihak dan perusahaan terjerat perkara itu.
“Beberapa orang tetapkan sebagai tersangka dari pegawai di Kementerian Perhubungan dan juga ada dari pihak swasta serta ada korporasi juga gitu ya,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci identitas para tersangka dan perusahaan yang kini dipermasalahkan penyidik. Ali khawatir merusak proses penyidikan yang kini dikerjakan.
“Kami akan umumkan setelah memastikan bahwa proses yang berjalan itu tidak mengganggu proses penyidikannya ya. Jadi memang sudah kami kembangkan,” ujar Ali.
Meski begitu, KPK memastikan akan terbuka dalam kasus ini. Masyarakat diharap sabar menunggu informasi lanjutan terkait perkara tersebut.
“Selalu kami sampaikan perkembangannya mengenai dugaan korupsi di Kementerian Perhubungan ini,” tutur Ali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
