Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat kajian pencegahan rasuah dalam program makan siang gratis. Proyek itu harus dipantau ketat karena membutuhkan anggaran yang besar.
“Kita lihat program itu apalagi anggarannya lumayan cukup besar dan untuk kepentingan masyarakat tentu saja kita akan menyampaikannya sebagai salah satu yang bisa menjadi materi kajian,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Mei 2024.
Nawawi menjelaskan KPK punya peran untuk memonitor sistem penyelenggaraan negara. Kajian pencegahan korupsi sebelumnya pernah juga diberikan saat pengadaan bantuan sosial (bansos) dan kartu prakerja.
Hasil kajian nantinya akan diberikan ke pemerintah untuk dijadikan rekomendasi. Namun, saat ini KPK belum membuka omongan dengan para pemangku kepentingan.
“Kaitannya dengan makan siang gratis kalau nanti sudah ada program itu sudah jalan baru kita obrolin. Jadi barangkali ada waktunya kita obrolin,” ujar Nawawi.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mulai memantau pelaksanaan program makan siang dan susu gratis yang digadang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah kementerian masih belum memberikan izin pengeksporan produk olahan hewan.
“Berdasarkan rapat koordinasi antara Stranas PK, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Lembaga Nasional Singgel Window, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) ditemui sejumlah realita bahwa masih banyak perusahaan yang belum mendapatkan persetujuan impor produk olahan hewan,” kata Tenaga Ahli Penguatan Pengendalian Ekspor Impor Stranas PK Frida Rustiani melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 Maret 2024.
Stranas PK menyarankan seluruh stakeholder terkait tidak menyepelekan tahapan pengimporan itu. Sebab, bisa menjadi ladang korupsi jika dimanfaatkan oleh segelintir oknum.
“Sebagai upaya pencegahan korupsi dalam sektor impor, Stranas PK meminta diterapkannya satu rekomendasi impor untuk satu persetujuan impor untuk masa periode satu tahun,” ucap Frida.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat
kajian pencegahan rasuah dalam program
makan siang gratis. Proyek itu harus dipantau ketat karena membutuhkan anggaran yang besar.
“Kita lihat program itu apalagi anggarannya lumayan cukup besar dan untuk kepentingan masyarakat tentu saja kita akan menyampaikannya sebagai salah satu yang bisa menjadi materi kajian,” kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Mei 2024.
Nawawi menjelaskan KPK punya peran untuk memonitor sistem penyelenggaraan negara. Kajian pencegahan korupsi sebelumnya pernah juga diberikan saat pengadaan bantuan sosial (bansos) dan kartu prakerja.
Hasil kajian nantinya akan diberikan ke pemerintah untuk dijadikan rekomendasi. Namun, saat ini KPK belum membuka omongan dengan para pemangku kepentingan.
“Kaitannya dengan makan siang gratis kalau nanti sudah ada program itu sudah jalan baru kita obrolin. Jadi barangkali ada waktunya kita obrolin,” ujar Nawawi.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mulai memantau pelaksanaan program makan siang dan susu gratis yang digadang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah kementerian masih belum memberikan izin pengeksporan produk olahan hewan.
“Berdasarkan rapat koordinasi antara Stranas PK, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Lembaga Nasional Singgel Window, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) ditemui sejumlah realita bahwa masih banyak perusahaan yang belum mendapatkan persetujuan impor produk olahan hewan,” kata Tenaga Ahli Penguatan Pengendalian Ekspor Impor Stranas PK Frida Rustiani melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 Maret 2024.
Stranas PK menyarankan seluruh stakeholder terkait tidak menyepelekan tahapan pengimporan itu. Sebab, bisa menjadi ladang korupsi jika dimanfaatkan oleh segelintir oknum.
“Sebagai upaya pencegahan korupsi dalam sektor impor, Stranas PK meminta diterapkannya satu rekomendasi impor untuk satu persetujuan impor untuk masa periode satu tahun,” ucap Frida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
