Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Foto: MI/Mohamad Irfan
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Foto: MI/Mohamad Irfan

KPK Bakal Panggil Ulang Ahmad Heryawan

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Fachri Audhia Hafiez • 20 September 2019 22:22
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Aher sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
 
"Karena yang bersangkutan sedang di luar negeri, jadi ada pemberitahuan. Kami akan menjadwalkan ulang pemeriksaan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan dilansir Antara, Jum'at, 20 September 2019.
 
Febri belum memerinci waktu pemanggilan ulang Aher. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada Selasa, 27 Agustus lalu, Aher telah diperiksa penyidik KPK. Saat itu, Aher mengaku dicecar mengenai fungsi Badan Koordinasi Penata Ruang Daerah (BKPRD).
 
Aher menjelaskan BKPRD yang memberi rekomendasi terkait izin Meikarta. Rekomendasi BKPRD diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk ditindaklanjuti.
 
Di sisi lain, KPK telah menjerat sebelas tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Iwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto sebagai tersangka.
 
Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi 2017. Sementara itu, Bartholomeus ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk menyelesaikan izin pembangunan Meikarta dari Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang kala itu masih menjabat.
 
Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif