ilustrasi/medcom.id
ilustrasi/medcom.id

KPK Periksa Ajudan Bupati Banjarnegara

Candra Yuri Nuralam • 27 Oktober 2021 11:26
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ajudan Bupati Banjarnegara, Wahyudiono, hari ini, 27 Oktober 2021. Dia dipanggil untuk mendalami dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara pada 2017 sampai 2018.
 
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Oktober 2021.
 
KPK juga memanggil empat orang lain untuk mendalami kasus ini. Mereka, yakni wiraswasta Susmono Dwi Santoso, staf keuangan PT Adi Wijaya Febriana Eriska Putri, Direktur CV Pilar Abadhi Prihono, dan Sekretaris Camat Kalibening Cion Pramundita.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali berharap mereka semua hadir untuk memberikan keterangan. Keterangannya dibutuhkan untuk menguatkan dugaan korupsi dalam kasus ini.
 
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Dia diyakini telah menerima Rp2,1 miliar yang dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta Kedy Afandi yang sekaligus orang kepercayaannya.
 
Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Baca: Penyidikan Korupsi Bupati Nonaktif Banjarnegara Dipertajam Melalui 4 Saksi
 
KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
 
Lalu, kedua orang itu disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif