Kejagung-BPOM Bersinergi Tangani Kasus Obat dan Makanan

medcom.id, Jakarta: Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani kerja sama dalam penanganan tindak pidana terkait obat dan makanan. Kasus semacam ini dianggap sebagai perkara serius. "Kerja sama ini sengaja dilakukan guna mengawasi dan menindak praktik peredaran, pemalsuan, hingga tindak pidana lain yang berkaitan dengan obat dan makanan," kata Jaksa Agung M. Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 14 Maret 2017. Menurut dia, sinergi dibutuhkan mengingat ada peluang persaingan yang tak sehat di industri obat dan makanan. Banyak obat dan makanan, kata Prasetyo, diproduksi tidak memadai semata-mata untuk memperbesar keuntungan.  Selain itu, ada produk yang dibuat dari bahan baku yang rusak, berbahaya, dan dipalsukan. "Ada pihak yang memanfaatkan, cenderung curang, dan kriminal. Patut disikapi secara serius," ujar Prasetyo. Dalam penadatangan kesepahaman ini, ada beberapa poin yang ditekankan yakni, peningkatan efektivitas penegakan hukum dan penindakan. "Dalam penindakan harus ada kerja sama antarpenyidik PPNS BPOM dengan jaksa penuntut umum," tekan dia.  Langkah ini diharap bisa mempermudah dalam meneliti apakah suatu perbuatan yang tengah diselisik bisa dijerat pasal pidana atau tidak. Pengusutan perkara pun bakal lebih cepat.  Kejaksaan, kata Prasetyo, juga akan memberikan bantuan dan pertimbangan hukum tata usaha negara. Ini untuk mengantisipasi adanya gugatan dari pihak tertentu tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh BPOM.  "Sehingga BPOM tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan sebagai fungsi pengawasan obat dan makanan," sambung dia. Baca: BPOM dan Polri Bentuk Satgas Pengawasan Obat dan Makanan Palsu Prasetyo menilai, perlu peningkatan di sektor SDM BPOM dan Kejaksaan dalam hal penanganan tindak pidana penyalahgunaan obat dan makanan. Dia pun meminta jajarannya bisa memahami kerja sama ini.  Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito pun mengaku pihaknya tidak bisa sendiri dalam penegakan hukum di perkara ini. Kerja sama dengan Kejaksaan Agung pun diperlukan. "Kepada kepala balai POM di seluruh wilayah agar tidak ragu lagi untuk melakukan langkah penindakan. Berkomunikasi dengan terbuka terhadap aparat Kejaksaan," kata Penny.