medcom.id, Jakarta: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia mendesak pemerintah memastikan pemalsuan vaksin tak terulang. Pemerintah didorong memeriksa persediaan vaksin anak yang masuk daftar imunisasi wajib di seluruh sentra kesehatan penyelenggara layanan imunisasi anak secara komprehensif.
Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPA Indonesia Reza Indragiri Amriel mengatakan, terungkapnya kasus pemalsuan vaksin merupakan acaman besar bagi anak. Pemerintah harus segera mengagendakan pemberian imunisasi ulang secara gratis.
"Upaya untuk melaksanakan poin tersebut (imunisasi ulang) akan terbantu apabila Indonesia memiliki basis data imunisasi nasional," kata Reza kepada Metrotvnews.com, Selasa (28/6/016)
Menurut Reza, basis data mesti diintegrasikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Riwayat imunisasi anak bisa dilacak melalu basis data itu.
(Baca: Vaksin Palsu Dijual Sampai Sumatra)
Pemerintah juga seharusnya menegaskan keharusan orang tua memenuhi seluruh imunisasi yang diwajibkan bagi anaknya. "Ketika orang tua mengabaikan keharusan untuk memberikan imunisasi wajib kepada anak, itu setara dengan pengabaian terhadap kebutuhan anak untuk hidup sehat," ujar dia.
Untuk mengantisipasi hal ini terulang, pemerintah disarankan memperkuat penelitian dan pengembangan vaksin guna memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas kesehatan. Ketersediaan vaksin berkualitas dengan harga terjangkau pun harus dipastikan terpenuhi.
Sementara itu, LPA Indonesia berharap pemalsu vaksin diberikan hukuman maksimal. "Makanya, anggota sindikat pemalsuan vaksin layak dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk jika memungkinkan, ya hukuman mati," ucap Reza.
medcom.id, Jakarta: Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia mendesak pemerintah memastikan pemalsuan vaksin tak terulang. Pemerintah didorong memeriksa persediaan vaksin anak yang masuk daftar imunisasi wajib di seluruh sentra kesehatan penyelenggara layanan imunisasi anak secara komprehensif.
Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPA Indonesia Reza Indragiri Amriel mengatakan, terungkapnya kasus pemalsuan vaksin merupakan acaman besar bagi anak. Pemerintah harus segera mengagendakan pemberian imunisasi ulang secara gratis.
"Upaya untuk melaksanakan poin tersebut (imunisasi ulang) akan terbantu apabila Indonesia memiliki basis data imunisasi nasional," kata Reza kepada
Metrotvnews.com, Selasa (28/6/016)
Menurut Reza, basis data mesti diintegrasikan dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Riwayat imunisasi anak bisa dilacak melalu basis data itu.
(
Baca: Vaksin Palsu Dijual Sampai Sumatra)
Pemerintah juga seharusnya menegaskan keharusan orang tua memenuhi seluruh imunisasi yang diwajibkan bagi anaknya. "Ketika orang tua mengabaikan keharusan untuk memberikan imunisasi wajib kepada anak, itu setara dengan pengabaian terhadap kebutuhan anak untuk hidup sehat," ujar dia.
Untuk mengantisipasi hal ini terulang, pemerintah disarankan memperkuat penelitian dan pengembangan vaksin guna memperluas akses masyarakat ke berbagai fasilitas kesehatan. Ketersediaan vaksin berkualitas dengan harga terjangkau pun harus dipastikan terpenuhi.
Sementara itu, LPA Indonesia berharap pemalsu vaksin diberikan hukuman maksimal. "Makanya, anggota sindikat pemalsuan vaksin layak dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk jika memungkinkan, ya hukuman mati," ucap Reza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
