Cegah Konflik Sosial, Kapolda Kalteng Gelar Rakor bersama Forkopimda

Jakarta: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Kapolda Kalteng) Irjen Djoko Poerwanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Penanganan Konflik Sosial (PKS) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Kalteng. Kegiatan ini bertujuan mencegah konflik sosial di wilayah tersebut. Kapolda menyampaikan konflik sosial merupakan salah satu ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Konflik sosial disebabkan faktor internal maupun eksternal. "Untuk itu diperlukan upaya dalam penanganan dan mencegah terjadinya konflik sosial. Dengan kita tahu lebih awal, maka kita punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik dan benar," kata Kapolda dalam rapat dikutip Jumat, 15 Desember 2023. Kapolda mengatakan salah satu upaya pencegahan konflik bisa dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Selain itu, upaya penghentian konflik bisa dengan membatasi perluasan eskalasi konflik, serta pemulihan pasca konflik melalui rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. "Dan, tentunya dengan melibatkan stakeholder terkait secara bersinergis dan komprehensif," ujar jenderal bintang dua itu.   Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji menambahkan rakor ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kapasitas dan efektivitas satgas tim terpadu penanganan konflik sosial. Harapannya, kata dia, melalui rakor itu dapat dijadikan untuk saling bertukar informasi. "Guna meningkatkan kemampuan dalam menangani konflik sosial, sehingga dapat menciptakan kamtibamas yang aman dan damai, khususnya menjelang Pemilu 2024," ungkapnya. Erlan mengajak seluruh peserta rakor untuk bersama-sama mendukung dan mengawal suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi 2024. Sehingga, pemilu dapat berlangsung dengan baik, jujur, adil, aman, dan damai Rakor ini digelar di Mapolda Kalteng pada Kamis, 14 Desember 2023. Hadir dalam rakor tersebut Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran; Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, Undang Magupol; dan para pejabat utama Polda serta sejumlah Forkopimda Kalteng.