Dewie Limpo Pernah Dapat Fee Proyek Lain di Papua

medcom.id, Jakarta: Asisten pribadi Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso, menyebut Dewie pernah mendapat fee dari proyek di dua kabupaten di Papua. Fee itu berbeda dengan proyek pembangunan listrik mikrohidro (PLTMH) yang diajukan Kepala Dinas Energi Kabupaten Deiyai, Irenius Adii. Kedua proyek tersebut ada di Kabupaten Nduga dan Paniai, Papua. Namun, Rinelda mengaku, tak tahu proyek apa yang diajukan dua kabupaten itu. Dari dua kabupaten itu juga, Dewie meminta `upah` agar proyek bisa dibantu pendanaannya. "Ada (penerimaan fee proyek lain), di (Kabupaten) Paniai sama Nduga," kata Rinelda, saat bersaksi untuk Dewie Yasin Limpo dan Bambang Wahyu Hadi, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2016). Rinelda mengaku, pernah mendapatkan pengajuan proposal proyek dari dua kabupaten itu. Namun, lagi-lagi, melalui staf ahlinya, Bambang Wahyu Hadi, Dewie meminta kompensasi dari proyek itu. "Itu (perintahnya) dari pak Bambang. (Rencananya untuk) proyek infrastruktur, tapi sampai saat ini (proyeknya) tidak ada," kata Rinelda. Dia mengatakan, tak tahu pasti berapa fee yang diminta Dewie untuk proyek di dua kabupaten tersebut. Menurut dia, fee yang sudah masuk ke kantong Dewie salah satunya digunakan untuk membiayai keperluan pernikahan anak Dewie. "(Fee) sudah diterima untuk bayar undangan pernikahan anak Bu Dewie," kata Rinelda. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo beserta staf ahlinya, Bambang Wahyu Hadi, didakwa menerima suap sebesar SGD177.700 dari Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Irenius Adii dan Direktur PT Abdi Bumi Cendrawasih Setiadi Jusuf. Suap diberikan terkait rencana penganggaran proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua. Atas perbuatannya, Dewie dan Bambang didakwa menerima suap dan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.