Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.

KPK 'Garap' Legislator Hanura Inas Nasrullah

Juven Martua Sitompul • 18 Juni 2019 11:50

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Fraksi Hanura Inas Nasrullah Zubir dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kerjasama PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK). "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (pejabat PT Inersia, Indung)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019 Penyidik juga memeriksa anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Nasril Bahar sebagai saksi. Inas dam Nasril merupakan kolega Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso yang berstatus tersangka dalam kasus ini. Bowo Sidik diketahui sebagai pemilik PT Inersia. Politikus Golkar itu diduga menyimpan kucuran suap dari sejumlah pihak di perusahaan tersebut. Bowo Sidik bersama Indung dan Marketing manager PT HTK Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama jasa pengangkutan pupuk milik PT Pilog dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap. Baca: KPK Endus Cawe-Cawe Bowo Sidik Terkait DAK Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya jasa angkut tersebut. Total fee yang diterima Bowo US$2 per metric ton. Pemberian fee terjadi enam kali di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK, senilai Rp221 juta dan US$85.130. Penyidik menyita uang Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer dari Bowo. Uang Rp8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan dalam amplop berwarna putih. Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Fraksi Hanura Inas Nasrullah Zubir dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait kerjasama PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (pejabat PT Inersia, Indung)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019

Penyidik juga memeriksa anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Nasril Bahar sebagai saksi. Inas dam Nasril merupakan kolega Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso yang berstatus tersangka dalam kasus ini.

Bowo Sidik diketahui sebagai pemilik PT Inersia. Politikus Golkar itu diduga menyimpan kucuran suap dari sejumlah pihak di perusahaan tersebut.

Bowo Sidik bersama Indung dan Marketing manager PT HTK Asty Winasti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama jasa pengangkutan pupuk milik PT Pilog dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap.

Baca: KPK Endus Cawe-Cawe Bowo Sidik Terkait DAK

Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya jasa angkut tersebut. Total fee yang diterima Bowo US$2 per metric ton. Pemberian fee terjadi enam kali di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK, senilai Rp221 juta dan US$85.130.

Penyidik menyita uang Rp8 miliar dalam 82 kardus dan dua boks kontainer dari Bowo. Uang Rp8 miliar itu terdiri dari pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang sudah dimasukkan dalam amplop berwarna putih.

Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda