Terdakwa kasus korupsi Pieko Nyotosetiadi di Pengadilan TIpikor. Medcom.id/Fachri Audia.
Terdakwa kasus korupsi Pieko Nyotosetiadi di Pengadilan TIpikor. Medcom.id/Fachri Audia.

Direktur PTPN VII Tak Diajak Bahas Perubahan Kontrak Distribusi Gula

Nasional Korupsi di PTPN III
Fachri Audhia Hafiez • 09 Desember 2019 16:33
Jakarta: Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Achmad Sudarto mengaku tak dilibatkan saat membahas sistem baru proyek distribusi gula kristal putih. Sistem itu bernama long term contract (LTC) atau kontrak jangka panjang.
 
Sudarto juga tak dilibatkan dalam tahap sosialisasi LTC. Padahal PTPN VII merupakan anak perusahaan dari PTPN III.
 
"(Tahu sistem LTC karena) ada surat dari holding. Tanggal persisnya saya lupa," kata Sudarto saat bersaksi untuk terdakwa Pieko Nyotosetiadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


LTC merupakan kontrak jangka panjang yang mewajibkan pembeli gula membeli gula kepada PTPN III dengan harga yang ditentukan setiap bulan. Hal ini guna mencegah permainan dari pembeli yang hanya membeli gula saat harga murah.
 
Selain itu diharuskan membayar uang muka 40 persen dari harga yang ditawarkan. Sudarto mengatakan PTPN VII menentukan pembelian gula melalui tender. Sistem LTC baru diterapkan pada Mei 2019.
 
"Kalau 2018 itu lewat tender, belum ada LTC. Prinsip yang berbeda kalau sesuai surat holding itu ada semacam down payment gitu. Kalau kami tidak menerima itu," ujar Sudarto.
 
Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo sekaligus penasihat PT Citra Gemini Mulia Pieko Nyotosetiadi didakwa menyuap Direktur Utama PT PTPN III Dolly Pulungan sebesar SGD345 ribu atau setara Rp3,5 miliar. Pemberian rasuah itu diduga dilakukan bersama Direktur Pemasaran PT PTPN III I Kadek Kertha Laksana.
 
Suap itu dilakukan agar Dolly dan Kadek memberikan LTC kepada Pieko untuk menggarap proyek distribusi gula kristal putih.
 
Pieko dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif