medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan haji 2016. Menurut dia, keberhasilan ini bisa diamati sejak pembinaan di Tanah Air, keberangkatan, maupun pelaksanaan.
"Ini terbukti dari soal pengondisian maktab (pemondokan), pelayanan katering, dan naqabah (penyelenggara jasa transportasi) yang biasanya terdapat masalah, alhamdulillah tahun ini dilaporkan cukup baik," kata Maman saat dihubungi Metrotvnews.com, Rabu (7/9/2016).
Kendala yang perlu disorot, kata Maman, justru terdapat pada otoritas Arab Saudi. Yakni keterlambatan proses pengeluaran visa yang dialami beberapa calon haji.
"Kami juga mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam melakukan penguatan diplomasi," kata dia.
Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang kuat antarlembaga dan kementerian. Menurut Maman, meski penyelenggara haji digerakkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), namun hal itu juga terkait dengan peran Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM melalui otoritas imigrasi.
"Jika bicara kasus penggunaan paspor Filipina ini menunjukkan permasalahan antrean yang panjang menjadi hal yang mesti dibicarakan bersama secara serius. Memeroleh tambahan kuota menjadi sesuatu yang mendesak," ujar Maman.
Selain itu, dia juga meminta agar Kemenag meningkatkan pengawasan terhadap calon haji di tahun-tahun mendatang. Ia menyarankan agar ke depan calon haji belum pernah berangkat lebih diprioritaskan dibandingkan orang-orang yang telah terdaftar dan berangkat di tahun sebelumnya.
"Usia anak-anak yang mendaftar juga dibatasi. Harusnya lebih didahulukan calon haji yang lanjut usia," kata Maman.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan haji 2016. Menurut dia, keberhasilan ini bisa diamati sejak pembinaan di Tanah Air, keberangkatan, maupun pelaksanaan.
"Ini terbukti dari soal pengondisian
maktab (pemondokan), pelayanan katering, dan
naqabah (penyelenggara jasa transportasi) yang biasanya terdapat masalah, alhamdulillah tahun ini dilaporkan cukup baik," kata Maman saat dihubungi
Metrotvnews.com, Rabu (7/9/2016).
Kendala yang perlu disorot, kata Maman, justru terdapat pada otoritas Arab Saudi. Yakni keterlambatan proses pengeluaran visa yang dialami beberapa calon haji.
"Kami juga mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam melakukan penguatan diplomasi," kata dia.
Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang kuat antarlembaga dan kementerian. Menurut Maman, meski penyelenggara haji digerakkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), namun hal itu juga terkait dengan peran Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM melalui otoritas imigrasi.
"Jika bicara kasus penggunaan paspor Filipina ini menunjukkan permasalahan antrean yang panjang menjadi hal yang mesti dibicarakan bersama secara serius. Memeroleh tambahan kuota menjadi sesuatu yang mendesak," ujar Maman.
Selain itu, dia juga meminta agar Kemenag meningkatkan pengawasan terhadap calon haji di tahun-tahun mendatang. Ia menyarankan agar ke depan calon haji belum pernah berangkat lebih diprioritaskan dibandingkan orang-orang yang telah terdaftar dan berangkat di tahun sebelumnya.
"Usia anak-anak yang mendaftar juga dibatasi. Harusnya lebih didahulukan calon haji yang lanjut usia," kata Maman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SBH)
