Mal Pelayanan Publik di Lippo Plaza Keboen Raya, Kota Bogor, Jawa Barat

Pemkot Bogor Masih Butuh Tenaga Honorer

Rizky Dewantara • 20 Januari 2020 20:13

Bogor: Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mengaku masih membutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai honorer. Dengan jumlah ASN di Kota Bogor 7.012 orang, tugas atau pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah masih kekurangan SDM (sumber daya manusia). “PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) terbesar ada di bidang kebersihan dan persampahan. Jumlahnya mencapai seribu orang yang melayani 68 kelurahan. Penduduk kami ada 1,1 juta jiwa dengan jumlah sampah 600 meter perkubik per hari. Kalau hanya ASN yang ngurus mana cukup,” ungkap Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim kepada Medcom.id, Bogor, Jawa Barat, Senin, 20 Januari 2020. Dedie menyatakan, berdasarkan analisa beban kerja yang dilaksanakan oleh Pemkot Bogor, sudah memberikan gambaran tentang adanya kebutuhan pelaksana teknis yang tidak dapat dipenuhi langsung melalui rekrutmen CPNS (calon pegawai negeri sipil. "Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, tercatat terdapat 138 orang dari PPPK yang terdaftar pada 2019. Untuk proses lebih lanjutnya BKPSDA Kota Bogor masih menunggu kebijakan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN)," papar Dedie. Menurut Dedie, dari 138 PPPK di Pemkot Bogor, jika dirinci pembagiannya. Untuk Dinas Pendidikan 133 guru dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ada lima orang. Jadi tetap masih kekurangan untuk melayani warga Kota Bogor. "Jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1,1 juta jiwa, idealnya Kota Bogor memiliki 12 ribu ASN," pungkasnya. Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai BKPSDA Kota Bogor, Aries Hendardi menjelaskan, dari 7.012 ASN di Kota Bogor, 3.914 diantaranya menyandang sebagai jabatan fungsional. Sementara 3.098 sisanya, struktural. Aries menilai saat ini Kota Bogor masih kekurangan ASN, namun dirinya enggan menyebutkan mengenai komposisi ASN yang dibutuhkan. “Kekurangannya sekitar 5.000 ASN. Khususnya ASN pelayanan dasar seperti guru dan dokter," tutupnya saat dihubungi Medcom.id, Bogor, Jawa Barat, Senin, 20 Januari 2020.

Bogor: Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mengaku masih membutuhkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai honorer. Dengan jumlah ASN di Kota Bogor 7.012 orang, tugas atau pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah masih kekurangan SDM (sumber daya manusia).

“PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) terbesar ada di bidang kebersihan dan persampahan. Jumlahnya mencapai seribu orang yang melayani 68 kelurahan. Penduduk kami ada 1,1 juta jiwa dengan jumlah sampah 600 meter perkubik per hari. Kalau hanya ASN yang ngurus mana cukup,” ungkap Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim kepada Medcom.id, Bogor, Jawa Barat, Senin, 20 Januari 2020.

Dedie menyatakan, berdasarkan analisa beban kerja yang dilaksanakan oleh Pemkot Bogor, sudah memberikan gambaran tentang adanya kebutuhan pelaksana teknis yang tidak dapat dipenuhi langsung melalui rekrutmen CPNS (calon pegawai negeri sipil.

"Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, tercatat terdapat 138 orang dari PPPK yang terdaftar pada 2019. Untuk proses lebih lanjutnya BKPSDA Kota Bogor masih menunggu kebijakan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN)," papar Dedie.

Menurut Dedie, dari 138 PPPK di Pemkot Bogor, jika dirinci pembagiannya. Untuk Dinas Pendidikan 133 guru dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ada lima orang. Jadi tetap masih kekurangan untuk melayani warga Kota Bogor.

"Jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 1,1 juta jiwa, idealnya Kota Bogor memiliki 12 ribu ASN," pungkasnya.

Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai BKPSDA Kota Bogor, Aries Hendardi menjelaskan, dari 7.012 ASN di Kota Bogor, 3.914 diantaranya menyandang sebagai jabatan fungsional. Sementara 3.098 sisanya, struktural.

Aries menilai saat ini Kota Bogor masih kekurangan ASN, namun dirinya enggan menyebutkan mengenai komposisi ASN yang dibutuhkan.

“Kekurangannya sekitar 5.000 ASN. Khususnya ASN pelayanan dasar seperti guru dan dokter," tutupnya saat dihubungi Medcom.id, Bogor, Jawa Barat, Senin, 20 Januari 2020.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ALB)