medcom.id, Medan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Ketua DPRD Sumatra Utara Ajib Syah di Medan. Penggeledahan terkait terkait dugaan suap interplasi di DPRD Sumut.
Petugas KPK mendatangi rumah Ajib di Jalan Sei Bengawan Nomor 29 Medan, Rabu 11 November. Puluhan polisi bersenjata lengkap berjaga-jaga di kediaman tersangka korupsi gratifikasi itu.
Hingga berita ini dimuat, penggeledahan masih berlangsung. Petugas masih bungkam terkait penggeledahan.
KPK melakukan penggeledahan setelah menahan Ajib kemarin malam. Ajib juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut. Selain Ajib, KPK juga menahan sejumlah anggota DPRD Sumut yaitu Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, dan Sigit Purnomo Asri.
Empat anggota dewan itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembatalan hak interpelasi.
KPK juga menetapkan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Gatot diduga menyuap anggota DPRD Sumut dalam persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumatera Utara 2012-2014, dalam persetujuan perubahan APBD Sumut 2013 dan 2014, dalam pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.
medcom.id, Medan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Ketua DPRD Sumatra Utara Ajib Syah di Medan. Penggeledahan terkait terkait dugaan suap interplasi di DPRD Sumut.
Petugas KPK mendatangi rumah Ajib di Jalan Sei Bengawan Nomor 29 Medan, Rabu 11 November. Puluhan polisi bersenjata lengkap berjaga-jaga di kediaman tersangka korupsi gratifikasi itu.
Hingga berita ini dimuat, penggeledahan masih berlangsung. Petugas masih bungkam terkait penggeledahan.
KPK melakukan penggeledahan setelah menahan Ajib kemarin malam. Ajib juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut. Selain Ajib, KPK juga menahan sejumlah anggota DPRD Sumut yaitu Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, dan Sigit Purnomo Asri.
Empat anggota dewan itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembatalan hak interpelasi.
KPK juga menetapkan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Gatot diduga menyuap anggota DPRD Sumut dalam persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumatera Utara 2012-2014, dalam persetujuan perubahan APBD Sumut 2013 dan 2014, dalam pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RRN)
