Papua: Kepolisian Daerah (Polda) Papua memprediksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih menjadi ancaman pada tahun 2023.
"Memang benar KKB dan kelompok lainnya yang berupaya memisahkan Papua dari NKRI masih mewarnai gangguan kamtibmas di Papua," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dalam keterangannya, di Jayapura, Rabu, 28 Desember 2022.
Dia mengatakan untuk mengantisipasi hal itu pihaknya berharap peran aktif kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemuda untuk memberikan pemahaman terhadap kelompok-kelompok tersebut agar tidak mengganggu jalannya pembangunan.
Peran serta kepala daerah dan perangkatnya sangat dibutuhkan, mengingat banyak di antaranya yang masih memiliki kekerabatan dengan anggota KKB.
"Dengan berbagai pendekatan yang dilakukan diharapkan dapat mengajak anggota KKB, agar tidak lagi mengganggu dan bersama-sama membangun daerahnya," ujar Fakhiri.
Ia berharap dengan adanya pemekaran Papua menjadi empat provinsi, maka pimpinan daerah dan wakil rakyat di DPRD makin aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.
Tanpa peran serta pemda setempat, menurutnya, maka sulit menyadarkan mereka dan dikhawatirkan akan terus mengganggu baik terhadap warga sipil maupun anggota TNI-Polri.
"Mudah-mudahan dengan peran serta maka secara perlahan anggota KKB tidak lagi mengganggu, bahkan bergabung dengan masyarakat membangun daerahnya, sehingga kamtibmas di wilayah Polda Papua aman," kata Fakhiri.
Tiga daerah otonomi baru (DOB) pemekaran dari Papua, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Papua: Kepolisian Daerah (Polda)
Papua memprediksi Kelompok Kriminal Bersenjata (
KKB) masih menjadi ancaman pada tahun 2023.
"Memang benar KKB dan kelompok lainnya yang berupaya memisahkan Papua dari NKRI masih mewarnai gangguan kamtibmas di Papua," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dalam keterangannya, di Jayapura, Rabu, 28 Desember 2022.
Dia mengatakan untuk mengantisipasi hal itu pihaknya berharap peran aktif kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemuda untuk memberikan pemahaman terhadap kelompok-kelompok tersebut agar tidak mengganggu jalannya pembangunan.
Peran serta kepala daerah dan perangkatnya sangat dibutuhkan, mengingat banyak di antaranya yang masih memiliki kekerabatan dengan anggota KKB.
"Dengan berbagai pendekatan yang dilakukan diharapkan dapat mengajak anggota KKB, agar tidak lagi mengganggu dan bersama-sama membangun daerahnya," ujar Fakhiri.
Ia berharap dengan adanya pemekaran Papua menjadi empat provinsi, maka pimpinan daerah dan wakil rakyat di DPRD makin aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.
Tanpa peran serta pemda setempat, menurutnya, maka sulit menyadarkan mereka dan dikhawatirkan akan terus mengganggu baik terhadap warga sipil maupun anggota TNI-Polri.
"Mudah-mudahan dengan peran serta maka secara perlahan anggota KKB tidak lagi mengganggu, bahkan bergabung dengan masyarakat membangun daerahnya, sehingga kamtibmas di wilayah Polda Papua aman," kata Fakhiri.
Tiga daerah otonomi baru (DOB) pemekaran dari Papua, yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
