Bekasi: Kontainer sampah belum tersedia di Kali Jambe, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi hingga Selasa, 10 September 2019. Meskipun proses pengangkutan sampah yang menumpuk sepanjang 500 meter di kalo tersebut telah dilakukan.
Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Doddy Agus, mengatakan penyediaan kontainer di lokasi itu perlu disosialisasikan terlebih dahulu dengan warga setempat.
"Harus dibicarakan dulu bagaimana sama pengelolanya (Tempat Pengelola Sampah Sementara Liar). DLH sudah menginstruksikan UPTD Kebersihan," kata Doddy saat dihubungi.
Doddy menjelaskan UPTD setempat diminta untuk mendiskusikan ke warga sekitar terkait dengan teknis pengangkutan sampah dan retribusi yang harus dibayar. "Nanti dibicarakan berapa kali dalam seminggu diangkut, berapa biaya retribusinya, itu dibicarakan langsung oleh kepala UPTD," ujarnya.
Mengenai penutupan TPSS liar, Doddy menilai kalau hal tersebut kurang tepat dilakukan. Karena akan lebih baik jika bekerja sama dengan pengelola TPSS untuk mengangkut sampah.
"Saya lebih cenderung kerja sama, tapi butuh sosialisasi dan dibicarakan dulu. Kalau ditutup tidak ada yang mengelola nanti akan lebih parah lagi posisi sampahnya, nggak menyelesaikan persoalan, penyelesaiannya harus betul-betul komprehensif," ungkap Doddy.
Namun demimiaan, lanjut Doddy, kerja sama tersebut harus memperhatikan jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki. Pasalnya, armada pengangkut sampah yang sudah ada memiliki wilayah layanan masing-masing. "Kalau kita paksakan kendaraan kita nggak ada kan, bagaimana mau kita angkut kan nggak mungkin," pungkas Doddy.
Bekasi: Kontainer sampah belum tersedia di Kali Jambe, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi hingga Selasa, 10 September 2019. Meskipun proses pengangkutan sampah yang menumpuk sepanjang 500 meter di kalo tersebut telah dilakukan.
Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Doddy Agus, mengatakan penyediaan kontainer di lokasi itu perlu disosialisasikan terlebih dahulu dengan warga setempat.
"Harus dibicarakan dulu bagaimana sama pengelolanya (Tempat Pengelola Sampah Sementara Liar). DLH sudah menginstruksikan UPTD Kebersihan," kata Doddy saat dihubungi.
Doddy menjelaskan UPTD setempat diminta untuk mendiskusikan ke warga sekitar terkait dengan teknis pengangkutan sampah dan retribusi yang harus dibayar. "Nanti dibicarakan berapa kali dalam seminggu diangkut, berapa biaya retribusinya, itu dibicarakan langsung oleh kepala UPTD," ujarnya.
Mengenai penutupan TPSS liar, Doddy menilai kalau hal tersebut kurang tepat dilakukan. Karena akan lebih baik jika bekerja sama dengan pengelola TPSS untuk mengangkut sampah.
"Saya lebih cenderung kerja sama, tapi butuh sosialisasi dan dibicarakan dulu. Kalau ditutup tidak ada yang mengelola nanti akan lebih parah lagi posisi sampahnya, nggak menyelesaikan persoalan, penyelesaiannya harus betul-betul komprehensif," ungkap Doddy.
Namun demimiaan, lanjut Doddy, kerja sama tersebut harus memperhatikan jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki. Pasalnya, armada pengangkut sampah yang sudah ada memiliki wilayah layanan masing-masing. "Kalau kita paksakan kendaraan kita nggak ada kan, bagaimana mau kita angkut kan nggak mungkin," pungkas Doddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
