Surabaya: Petani garam dari Pulau Madura berdemonstrasi di kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu, 4 September 2019. Mereka menagih janji Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang penyerapan garam rakyat.
"Beberapa bulan yang lalu Gubernur Jatim menjanjikan akan melakukan penyerapan, dan menyetop masuknya garam impor ke Indonesia. Tapi kenyataannya sampai saat ini aktivitas impor garam itu masih berjalan," kata Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM), Moh. Yanto di sela aksi.
Semula petani garam akan menggelar aksi di kantor Gubernur Jatim pekan lalu. Namun, rencana ini batal setelah Khofifah meminta aksi ditunda dan berjanji menyetop impor garam.
"Katanya ingin menemui presiden, dan setelah 10 hari Ibu Gubernur akan mengundang petani garam ke Gedung Grahadi Surabaya. Dan hasilnya, hanya mengatakan besok besok dan besok akan melakukan stop impor. Besoknya kapan?" tegasnya.
Demonstran menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim konsisten dengan janji yang telah dilontarkan. Termasuk penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Jatim dengan sejumlah perusahaan garam soal penyerapan garam lokal.
"Kenyataannya perusahaan yang ada, perusahaan malah sehari buka dua sampai tiga hari tutup. Padahal sudah jelas akan menyerap garam petani sebesar 1,1 juta ton garam, mulai dari Juni 2019 sampai Juli 2020," bebernya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengatakan, pihaknya berusaha mendorong pemerintah pusat untuk membuat regulasi tentang penyerapan garam rakyat. Salah satunya keterlibatan PT Garam sebagai penyeimbang harga garam.
"Kami ingin PT Garam menjadi penyangga utama tentang kondisi harga garam rakyat, baik menentukan HPP," kata Khofifah.
Surabaya: Petani garam dari Pulau Madura berdemonstrasi di kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu, 4 September 2019. Mereka menagih janji Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang penyerapan garam rakyat.
"Beberapa bulan yang lalu Gubernur Jatim menjanjikan akan melakukan penyerapan, dan menyetop masuknya garam impor ke Indonesia. Tapi kenyataannya sampai saat ini aktivitas impor garam itu masih berjalan," kata Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM), Moh. Yanto di sela aksi.
Semula petani garam akan menggelar aksi di kantor Gubernur Jatim pekan lalu. Namun, rencana ini batal setelah Khofifah meminta aksi ditunda dan berjanji menyetop impor garam.
"Katanya ingin menemui presiden, dan setelah 10 hari Ibu Gubernur akan mengundang petani garam ke Gedung Grahadi Surabaya. Dan hasilnya, hanya mengatakan besok besok dan besok akan melakukan stop impor. Besoknya kapan?" tegasnya.
Demonstran menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim konsisten dengan janji yang telah dilontarkan. Termasuk penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Jatim dengan sejumlah perusahaan garam soal penyerapan garam lokal.
"Kenyataannya perusahaan yang ada, perusahaan malah sehari buka dua sampai tiga hari tutup. Padahal sudah jelas akan menyerap garam petani sebesar 1,1 juta ton garam, mulai dari Juni 2019 sampai Juli 2020," bebernya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengatakan, pihaknya berusaha mendorong pemerintah pusat untuk membuat regulasi tentang penyerapan garam rakyat. Salah satunya keterlibatan PT Garam sebagai penyeimbang harga garam.
"Kami ingin PT Garam menjadi penyangga utama tentang kondisi harga garam rakyat, baik menentukan HPP," kata Khofifah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LDS)
