Depok: Pelarangan pengamen ondel-ondel oleh Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, menuai kontroversi. Politikus PDI Perjuangan Hendrik Tangke Allo menyebut kebijakan tersebut politis.
"(Pengamen ondel-ondel) sudah sering kita lihat kenapa baru sekarang dipersoalkan? Kalau dasarnya karena pelibatan anak ya bagus tapi harus dipertimbangkan dengan serius," ujarnya, Minggu, 8 September 2019.
Menurut Hendrik pelarangan pengamen ondel-ondel tak dibarengi solusi nyata. Pasalnya fenomena tersebut diduga karena permasalahan ekonomi.
"Pasti ada penyebabnya, terutama dari faktor ekonomi. Mereka jadi tidak sekolah dan harus memenuhi kebutuhan dengan cara seperti itu," kata dia.
Hendrik mengakui angka putus sekolah di Kota Depok cukup tinggi. Namun hanya melarang pengamen berkeliaran tak menyelesaikan persoalan.
"Intinya penindakan saja tidak cukup harus ada solusi. Mudah-mudahan bukan pencitraan jelang pilkada saja," pungkasnya.
Pemerintah Kota Depok sebelumnya melarang pengamen ondel-ondel beroperasi di wilayahanya. Terutama bagi pengamen anak.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan pertimbangan pelarangan tersebut antara lain, mempekerjaan anak di bawah umur dan menganggu tata tertib lalu lintas.
"Dasarnya kita tidak boleh mempekerjakan anak, kalau yang kerja (ngamen) usia dewasa, terkoordinasi, terstruktur dengan baik tentu bisa saja menyelesaikan persoalan," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad, Jumat, 6 September 2019.
Depok: Pelarangan
pengamen ondel-ondel oleh Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, menuai kontroversi. Politikus PDI Perjuangan Hendrik Tangke Allo menyebut kebijakan tersebut politis.
"(Pengamen ondel-ondel) sudah sering kita lihat kenapa baru sekarang dipersoalkan? Kalau dasarnya karena pelibatan anak ya bagus tapi harus dipertimbangkan dengan serius," ujarnya, Minggu, 8 September 2019.
Menurut Hendrik pelarangan pengamen ondel-ondel tak dibarengi solusi nyata. Pasalnya fenomena tersebut diduga karena permasalahan ekonomi.
"Pasti ada penyebabnya, terutama dari faktor ekonomi. Mereka jadi tidak sekolah dan harus memenuhi kebutuhan dengan cara seperti itu," kata dia.
Hendrik mengakui angka putus sekolah di Kota Depok cukup tinggi. Namun hanya melarang pengamen berkeliaran tak menyelesaikan persoalan.
"Intinya penindakan saja tidak cukup harus ada solusi. Mudah-mudahan bukan pencitraan jelang pilkada saja," pungkasnya.
Pemerintah Kota Depok sebelumnya melarang pengamen ondel-ondel beroperasi di wilayahanya. Terutama bagi pengamen anak.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan pertimbangan pelarangan tersebut antara lain, mempekerjaan anak di bawah umur dan menganggu tata tertib lalu lintas.
"Dasarnya kita tidak boleh mempekerjakan anak, kalau yang kerja (ngamen) usia dewasa, terkoordinasi, terstruktur dengan baik tentu bisa saja menyelesaikan persoalan," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad, Jumat, 6 September 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
