7 Anggota Bawaslu Kalbar Masuk Dalam Data Parpol

Pontianak: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat memproses dugaan keterlibatan jajarannya yang terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). "Berdasarkan hasil sementara pengawasan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, ada tujuh orang jajaran bawaslu terdaftar dalam Sipol. Atas persoalan itu, kami dari Bawaslu Provinsi Kalbar telah sampaikan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti," kata anggota Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza, di Pontianak, Rabu, 24 Agustus 2022.   Dia menyebutkan tujuh orang tersebut terdiri atas satu anggota bawaslu dan enam staf. Atas temuan tersebut, Bawaslu RI akan menyampaikannya ke KPU sehingga Bawaslu RI akan memberikan saran perbaikan. "Ini TMS (tidak memenuhi syarat) karena jajaran bawaslu tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik," jelasnya. Terkait dengan hal tersebut, pihaknya telah membuka posko pengaduan masyarakat untuk mengecek apakah nama mereka masuk atau tidak dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik, masuk atau tidak dalam Sipol. Saat ini, kata dia, sudah dua pengaduan penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan Sipol yang masuk pada posko di tingkat provinsi. Namun, jumlah ini kemungkinan bisa lebih banyak sebab posko serupa juga dibuka di 14 kabupaten/kota. Faisal Riza mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pendataan hingga tingkat daerah terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap penggunaan data diri pada kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam Sipol tersebut. "Secara internal bawaslu ada tujuh nama yang masuk dalam Sipol, sementara dari posko yang dibuka ada dua pengaduan. Nantinya, kami akan rekap secara keseluruhan karena di daerah juga ada, seperti di Melawi satu, lalu ada juga di Sintang. Kami pastikan datanya sampai 29 Agustus," jelasnya. Faisal menjelaskan posko pengaduan itu juga bagian dari tahapan verifikasi administrasi pada Sipol di tingkat kabupaten/kota. Ia mengatakan pihaknya melakukan pengawasan yang fokusnya untuk memastikan peng-input-an oleh partai politik melalui Sipol sesuai dengan dokumen yang mereka lampirkan.