Bandung: Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menggeledah kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bandung, Rabu 10 Juli 2024. Kejari menduga adanya tindak pidana korupsi dengan modus pengaturan lelang proyek agar dimenangkan oleh penyedia barang dan jasa tertentu.
"Kami melaksanakan tindakan penggeledahan pada hari Rabu 10 Juli 2024, dua tempat kami lakukan penggeledahan pertama di ULP Pemkot Bandung sekian ruangan," ucap Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo, Kamis 11 Juli 2024.
Dia mengatakan penggeledahan dilakukan di salah satu kediaman anggota pokja terkait kasus tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi.
Kasi Intel Kejari Kota Bandung Wawan Setiawan mengatakan pihaknya tengah menangani kasus dugaan pengaturan pemenang lelang proyek di ULP Pemkot Bandung. Sejumlah dokumen berhasil disita mulai dari laptop, handphone, dan berkas digital.
"Giat hari ini upaya paksa dari tindak penyidikan dari pidana khusus mengenai adanya dugaan pengaturan pemenang dalam ULP di Kota Bandung sehingga didalami ada indikasi adanya serah terima uang diantara rekanan dengan pokja," kata dia.
Wawan mengatakan, hasil penyelidikan didapati praktik transaksional antara kedua belah pihak. Modus pengaturan pemenang lelang proyek yaitu dengan cara pihak pokja membocorkan sejumlah dokumen seperti Detail Engineering Design (DED), rancangan anggaran belanja (RAB) hingga harga perkiraan sendiri (HPS).
Selanjutnya, pihak yang membocorkan mengiming-imingi penyedia dapat menang. Tiap penyedia menyetorkan uang sebesar Rp5-10 juta. Hingga saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka sebab masih dalam proses penyelidikan.
Kasi Pidsus Kejari Bandung Ridha Nurul Ihsan mengatakan sebanyak 74 barang diamankan dari hasil penggeledahan. Pihaknya masih melakukan pendalaman kasus tersebut.
"Jumlah barang diamankan 74 barang," kata dia.
Bandung: Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menggeledah kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Pemerintah Kota Bandung, Rabu 10 Juli 2024. Kejari menduga adanya tindak pidana korupsi dengan modus pengaturan lelang proyek agar dimenangkan oleh penyedia barang dan jasa tertentu.
"Kami melaksanakan tindakan penggeledahan pada hari Rabu 10 Juli 2024, dua tempat kami lakukan penggeledahan pertama di
ULP Pemkot Bandung sekian ruangan," ucap Kepala Kejari Bandung Irfan Wibowo, Kamis 11 Juli 2024.
Dia mengatakan penggeledahan dilakukan di salah satu kediaman anggota pokja terkait kasus tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi.
Kasi Intel Kejari Kota Bandung Wawan Setiawan mengatakan pihaknya tengah menangani kasus dugaan pengaturan pemenang lelang proyek di ULP Pemkot Bandung. Sejumlah dokumen berhasil disita mulai dari laptop, handphone, dan berkas digital.
"Giat hari ini upaya paksa dari tindak penyidikan dari pidana khusus mengenai adanya dugaan pengaturan pemenang dalam ULP di Kota Bandung sehingga didalami ada indikasi adanya serah terima uang diantara rekanan dengan pokja," kata dia.
Wawan mengatakan, hasil penyelidikan didapati praktik transaksional antara kedua belah pihak. Modus pengaturan pemenang lelang proyek yaitu dengan cara pihak pokja membocorkan sejumlah dokumen seperti Detail Engineering Design (DED), rancangan anggaran belanja (RAB) hingga harga perkiraan sendiri (HPS).
Selanjutnya, pihak yang membocorkan mengiming-imingi penyedia dapat menang. Tiap penyedia menyetorkan uang sebesar Rp5-10 juta. Hingga saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka sebab masih dalam proses penyelidikan.
Kasi Pidsus Kejari Bandung Ridha Nurul Ihsan mengatakan sebanyak 74 barang diamankan dari hasil penggeledahan. Pihaknya masih melakukan pendalaman kasus tersebut.
"Jumlah barang diamankan 74 barang," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
