Bantul: Kasus dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kasus ni viral melalui media sosial X dan instagram bernama akun @Merapi_uncover.
Akun media sosial itu mengunggah keluhan seorang warga dari Kecamatan Wirobrajan yang pindah ke Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan tiga bulan silam. Warga tersebut mengaku dimintai uang sebesar Rp1,5 juta dari pengurus RT setempat dengan dalih administrasi.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan tindakan meminta uang kepada warga yang baru tinggal tak bisa dibenarkan.
"Itu jelas ilegal. Tidak ada peraturan perundangan dan ketentuan tentang kependudukan yang mengatur hal itu," kata Abdul Halim di Bantul, Selasa, 23 Juli 2024.
Abdul Halim mengatakan perpindahan penduduk di wilayahnya disyaratkan mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Di luar hal itu, termasuk permintaan uang, merupakan hal ilegal.
"Kalau ada pungutan-pungutan dari manapun yang tidak diatur oleh peraturan perundangan berarti ilegal, pungutan itu tidak sah," jelasnya.
Ia menyatakan bakal menelusuri kasus dugaan pungli itu ke perangkat desa setempat. Ia mengatakan kasus dugaan pungli itu bisa berkonsekuensi pada ranah hukum.
"Kami validasi dulu informasi itu dan mengingatkan kepada seluruh warga untuk tidak melakukan pungutan-pungutan liar karena bisa berakibat hukum," ungkapnya.
Bantul: Kasus dugaan pungutan liar (
pungli) terjadi di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kasus ni viral melalui media sosial X dan instagram bernama akun @Merapi_uncover.
Akun media sosial itu mengunggah keluhan seorang warga dari Kecamatan Wirobrajan yang pindah ke Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan tiga bulan silam. Warga tersebut mengaku dimintai uang sebesar Rp1,5 juta dari pengurus RT setempat dengan dalih administrasi.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan tindakan meminta uang kepada warga yang baru tinggal tak bisa dibenarkan.
"Itu jelas ilegal. Tidak ada peraturan perundangan dan ketentuan tentang kependudukan yang mengatur hal itu," kata Abdul Halim di Bantul, Selasa, 23 Juli 2024.
Abdul Halim mengatakan perpindahan penduduk di wilayahnya disyaratkan mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Di luar hal itu, termasuk permintaan uang, merupakan hal ilegal.
"Kalau ada pungutan-pungutan dari manapun yang tidak diatur oleh peraturan perundangan berarti ilegal, pungutan itu tidak sah," jelasnya.
Ia menyatakan bakal menelusuri kasus dugaan pungli itu ke perangkat desa setempat. Ia mengatakan kasus dugaan pungli itu bisa berkonsekuensi pada ranah hukum.
"Kami validasi dulu informasi itu dan mengingatkan kepada seluruh warga untuk tidak melakukan pungutan-pungutan liar karena bisa berakibat hukum," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
