Depok: Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Jawa Barat, mengintensifkan pengawasan melekat guna mengantisipasi gangguan keamanan. Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), warga dilibatkan dalam pengawasan menyangkut ketertiban umum.
"FKDM merupakan organisasi mandatori yang membantu pencegahan dini baik itu mengenai bahaya narkoba, konflik sosial, tawuran pelajar, termasuk antisipasi radikalisme," ucap Kepala Kesbangpol Kota Depok Hakim Siregar, Rabu, 30 Oktober 2019.
FKDM sebagai organisasi bentukan Pemerintah Kota Depok diharapkan mampu bersinergi dengan tiga pilar kewilayahan, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kelurahan.
"Ini dilakukan guna meminimalisasi permasalahan. Apabila ada gerak-gerik mencurigakan, masyarakat bisa langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut," bebernya.
Selain itu, Kesbangpol juga terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait antisipasi penyebaran radikalisme. Salah satunya mengintensifkan program 1x24 jam tamu atau warga baru wajib lapor.
"Orang baru masuk ke wilayah Kota Depok, wajib untuk melapor. Meskipun tidak memiliki KTP, minimal surat keterangan (suket) harus diserahkan," bebernya.
Pihaknya juga memonitor pergerakan eks narapidana kasus terorisme yang masuk wilayah Kota Depok. Kendati tak menyebut angka pasti, ia memastikan Kesbangpol turut mengawasi eks narapidana di lingkungan masyarakat.
"Mereka (eks narapidana terorisme) ada di bawah pengawasan kami. Kami berharap Kota Depok lebih kondusif dan jauh dari radikalisme," pungkasnya.
Depok: Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Jawa Barat, mengintensifkan pengawasan melekat guna mengantisipasi gangguan keamanan. Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), warga dilibatkan dalam pengawasan menyangkut ketertiban umum.
"FKDM merupakan organisasi mandatori yang membantu pencegahan dini baik itu mengenai bahaya narkoba, konflik sosial, tawuran pelajar, termasuk antisipasi radikalisme," ucap Kepala Kesbangpol Kota Depok Hakim Siregar, Rabu, 30 Oktober 2019.
FKDM sebagai organisasi bentukan Pemerintah Kota Depok diharapkan mampu bersinergi dengan tiga pilar kewilayahan, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kelurahan.
"Ini dilakukan guna meminimalisasi permasalahan. Apabila ada gerak-gerik mencurigakan, masyarakat bisa langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut," bebernya.
Selain itu, Kesbangpol juga terus melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait antisipasi penyebaran radikalisme. Salah satunya mengintensifkan program 1x24 jam tamu atau warga baru wajib lapor.
"Orang baru masuk ke wilayah Kota Depok, wajib untuk melapor. Meskipun tidak memiliki KTP, minimal surat keterangan (suket) harus diserahkan," bebernya.
Pihaknya juga memonitor pergerakan eks narapidana kasus terorisme yang masuk wilayah Kota Depok. Kendati tak menyebut angka pasti, ia memastikan Kesbangpol turut mengawasi eks narapidana di lingkungan masyarakat.
"Mereka (eks narapidana terorisme) ada di bawah pengawasan kami. Kami berharap Kota Depok lebih kondusif dan jauh dari radikalisme," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
