Samarinda: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur meminta kepala desa di daerah ini untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024.
"Kami wanti-wanti kepada seluruh kepala desa di Kaltim untuk tetap netral dalam menjalankan tugasnya, terutama menjelang pemilu," kata anggota Bawaslu Kalimantan Timur Divisi Hukum Sengketa, Danny Bunga, di Samarinda, Minggu, 30 Juli 2023.
Dia menyatakan tahapan kampanye pemilu belum dimulai dan peserta pemilu belum ditetapkan. Oleh karena itu, permintaan itu dianggap sebagai langkah pencegahan guna menghindari pelanggaran undang-undang selama masa kampanye.
Ia berharap agar kepala desa dapat menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dan menghindari intervensi atau dukungan yang memihak salah satu peserta pemilu.
"Netralitas kepala desa sangat penting untuk memastikan integritas pemilu dan mencegah adanya pelanggaran hukum," jelas Danny.
Dia menegaskan permintaan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan demokratis selama proses pemilu berlangsung.
Jika ada kepala desa yang terlibat dalam komunikasi politik melanggar aturan, katanya, maka akan ditindak sesuai dengan hukum berlaku.
"Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu," ungkapnya.
Ia menjelaskan netralitas kepala desa pada pemilu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat 2.
Dia meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan bukti kepala desa terlibat dalam aktivitas politik yang tidak sesuai dengan peraturan.
"Penting bagi semua pihak, termasuk aparatur desa dan masyarakat untuk saling mendukung dalam menjaga kemurnian pemilu dan netralitas kepala desa demi terciptanya proses pemilu yang adil dan transparan," ujar Danny.
Samarinda: Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu) Provinsi
Kalimantan Timur meminta kepala desa di daerah ini untuk menjaga netralitas pada
Pemilu 2024.
"Kami wanti-wanti kepada seluruh kepala desa di Kaltim untuk tetap netral dalam menjalankan tugasnya, terutama menjelang pemilu," kata anggota Bawaslu Kalimantan Timur Divisi Hukum Sengketa, Danny Bunga, di Samarinda, Minggu, 30 Juli 2023.
Dia menyatakan tahapan kampanye pemilu belum dimulai dan peserta pemilu belum ditetapkan. Oleh karena itu, permintaan itu dianggap sebagai langkah pencegahan guna menghindari pelanggaran undang-undang selama masa kampanye.
Ia berharap agar kepala desa dapat menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dan menghindari intervensi atau dukungan yang memihak salah satu peserta pemilu.
"Netralitas kepala desa sangat penting untuk memastikan integritas pemilu dan mencegah adanya pelanggaran hukum," jelas Danny.
Dia menegaskan permintaan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan demokratis selama proses pemilu berlangsung.
Jika ada kepala desa yang terlibat dalam komunikasi politik melanggar aturan, katanya, maka akan ditindak sesuai dengan hukum berlaku.
"Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu," ungkapnya.
Ia menjelaskan netralitas kepala desa pada pemilu diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat 2.
Dia meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan bukti kepala desa terlibat dalam aktivitas politik yang tidak sesuai dengan peraturan.
"Penting bagi semua pihak, termasuk aparatur desa dan masyarakat untuk saling mendukung dalam menjaga kemurnian pemilu dan netralitas kepala desa demi terciptanya proses pemilu yang adil dan transparan," ujar Danny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
