Pj Gubernur Harap Sumsel Kembali Sabet WTP

Palembang: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumsel. Ia berharap Sumsel kembali bisa menyabet gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan. "Mudah-mudahan Pemprov Sumsel akan memperoleh opini WTP yang ke-10 kalinya atas laporan keuangan tahun 2023 dari BPK RI," kata Fatoni melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 Maret 2024. Fatoni mengingatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak perlu ragu dan takut dalam mempersiapkan data-data yang diperlukan. LKPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Dan di-review oleh aparat pengawas internal pemerintah," ucap dia.   Fatoni juga mengapresiasi kerja sama dan komunikasi yang terjalin antara Pemprov Sumsel dan BPK perwakilan Sumsel selama ini. LKPD tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. "Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban," kata Fatoni. Pemprov Sumsel berhasil mempertahankan 9 kali berturut-turut predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan. Kepala BPK perwakilan Sumsel Andri Yogama mengapresiasi Pemprov Sumsel yang telah menyerahkan LKPD tahun 2023 kepada BPK. LKPD tersebut akan diserahkan ke DPRD Sumsel paling lambat dua bulan setelah penyerahan. Andri meminta agar para Kepala OPD menyiapkan data yang akan diperiksa, terlebih nanti akan ada jeda masa libur lebaran. Dia menyebut pemeriksaan atas LKPD merupakan cerminan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun yang bertujuan menjaga agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar. "Semoga opini LKPD Pada tahun 2023 hasilnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang meraih predikat WTP atau bahkan jauh lebih baik lagi," kata Andri.