Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta seluruh desa di wilayahnya membuat lumbung pangan. Usulan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya gejolak sosial, akibat warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) saat pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Adanya lumbung pangan ini untuk mengantisipasi gejolak sosial masyarakat yang belum terdata. Bantuan lumbung pangan bisa diperoleh dari masyarakat ataupun para pelaku usaha di sekitar desa maupun kecamatan," kata Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, di Bekasi, Jawa Barat, Senin, 13 April 2020.
Menurut Eka, pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bekasi agar membuat lumbung pangan. Eka menjelaskan, lumbung pangan merupakan cadangan pangan untuk daerah pedesaan yang akan ditempatkan di rumah ibadah.
Baca: Polisi Minta ada Sanksi Penerapan PSBB di Tangerang
Dia merinci, terdapat tujuh pintu bantuan yang selama berlangsungnya PSBB. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako Pangan Nontunai, Kartu Prakerja untuk pengangguran dan PHK, Bansos Presiden, Dana Desa, Dana Sosial Provinsi, dan Dana Sosial Kabupaten/Kota sekitar yang memberlakukan PSBB.
"Bantuan yang diterima oleh warga tidak akan terjadi duplikasi," ujarnya.
Pihaknya akan mengerahkan aparatur kecamatan hingga pengurus RT/RW untuk mendata warga ber-KTP Kabupaten Bekasi maupun non-KTP Kabupaten Bekasi, tetapi berdomisili di Kabupaten Bekasi.
"Pendataan dan sosialisasi sudah mulai dilakukan, supaya bisa diselesaikan secepatnya. Hal ini agar saat PSBB dimulai, masyarakat bisa langsung mendapatkan bantuan tersebut," ujarnya.
Dia berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi ikut menyukseskan penerapan PSBB. Sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19.
"Agar semua yang sudah dilakukan dapat berjalan secara maksimal," pungkasnya.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
