Bogor: Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengaku masih ada kelemahan di 10 pos pengawasan, saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satunya penempatan pos pengawasan di jalur cepat, sehingga tidak efektif.
"Evaluasi yang akan saya lakukan bersama Dishub Kota Bogor dan Polresta Bogor Kota terkait check point. Saya melihat ada beberapa kelemahan. Kelemahannya itu pos pengawasan terletak di jalur yang sangat cepat dan di jalur yang memang bukan jalur masuk antar wilayah," ungkap Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 17 April 2020.
Dia mengaku bakal menyesuaikan kembali penempatan pos pengawasan. Karena harus ada evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan PSBB.
Baca: Pelanggaran PSBB Masih Mendominasi di Kota Bogor
"Ada yang saya kritik juga kepada Dishub dan Polresta Bogor Kota soal penempatan pos pengawasan yang kurang tepat dan efektif. Kalau memang dianggap sebagai pos pengawasan. Harusnya ada pengecekan masker dan pengecekan konfigurasi kendaraan," tegasnya.
Dedie menerangkan tidak mungkin menambah pos pengawasan yang telah disepakati bersama jajaran Polresta Bogor Kota, Dishub Kota Bogor dan TNI. Namun, kata dia, menggeser pos bisa dilakukan agar pengawasan bisa efektif.
"Kalau ditambah masalahnya ada di personel. Sehari yang bertugas itu ada 300 personel gabungan, dan saya pikir kita kurang sepakat kalau memang ada penambahan pos. Tapi kita akan mengefektifkan pos-pos yang ada supaya terlihat hasil PSBB," pungkasnya.
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diaksesdi sini.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
