medcom.id, Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, segera menemui Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Djoko Kirmanto. Pertemuan bakal membahas penyelesaian proses ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo.
"Awalnya memang kami akan agendakan 9 September, tapi tidak bisa. Kami akan jadwal ulang untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut," kata Soekarwo di Surabaya, hari ini (16/9/2014).
Pemprov Jatim juga bakal meminta keseriusan PT Minarak Lapindo Jaya menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya berharap pemerintah pusat mencari solusi terkait masalah ganti rugi korban lumpur, sebelum masa bakti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selesai.
"Sebaiknya ada upaya kongkret yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini BPLS," ucap Soekarwo.
Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bupati Sidoarjo terkait masalah pelunasan tersebut. Hanya saja, BPLS juga perlu diajak bicara.
Mengutip laporan timnya, Soekarwo mengatakan, saat ini air sudah tidak merembes lagi di Tanggul lumpur Lapindo titik 68 Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang diketahui jebol.
Sementara itu, ahli geologi dari ITS Surabaya Amin Widodo meminta pemerintah pusat turun tangan mencegah tanggul lumpur Lapindo jebol karena kondisinya sudah kritis. "Pemerintah harus turun tangan untuk menghindari risiko lebih parah, karena kondisi tanggul lumpur Lapindo sudah SOS," ujar dia.
medcom.id, Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, segera menemui Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Djoko Kirmanto. Pertemuan bakal membahas penyelesaian proses ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo.
"Awalnya memang kami akan agendakan 9 September, tapi tidak bisa. Kami akan jadwal ulang untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut," kata Soekarwo di Surabaya, hari ini (16/9/2014).
Pemprov Jatim juga bakal meminta keseriusan PT Minarak Lapindo Jaya menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya berharap pemerintah pusat mencari solusi terkait masalah ganti rugi korban lumpur, sebelum masa bakti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selesai.
"Sebaiknya ada upaya kongkret yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini BPLS," ucap Soekarwo.
Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bupati Sidoarjo terkait masalah pelunasan tersebut. Hanya saja, BPLS juga perlu diajak bicara.
Mengutip laporan timnya, Soekarwo mengatakan, saat ini air sudah tidak merembes lagi di Tanggul lumpur Lapindo titik 68 Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang diketahui jebol.
Sementara itu, ahli geologi dari ITS Surabaya Amin Widodo meminta pemerintah pusat turun tangan mencegah tanggul lumpur Lapindo jebol karena kondisinya sudah kritis. "Pemerintah harus turun tangan untuk menghindari risiko lebih parah, karena kondisi tanggul lumpur Lapindo sudah SOS," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
