medcom.id, Sidoarjo: Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kecewa dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, karena menunda pertemuan Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan perwakilan korban lumpur yang dijawalkan Selasa (9/9/2014) hari ini. Padahal persoalan penanganan lumpur ini mendesak, mengingat kondisi tanggul kritis akibat dilarang warga yang menuntut ganti rugi.
Menurut Saiful persoalan ganti rugi korban lumpur harus segera diselesaikan, karena pekerjaan BPLS mandek tiga bulan terakhir gara-gara dilarang warga yang menuntut penyelesaian ganti rugi terlebih dulu.
Pertemuan dewan pengarah BPLS membahas persoalan lumpur sebenarnya sudah direncanakan dan hasilnya sangat ditunggu warga. Tidak hanya perwakilan warga, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Saiful juga dijadwalkan mengikuti pertemuan di Jakarta itu, hari ini. Namun Saiful mengaku kecewa karena Djoko Kirmanto yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS membatalkan acara yang direncanakan itu.
Pertemuan Dewan Pengarah BPLS membahas lumpur itu diundur dan rencananya dilakukan di atas tanggal 17 September 2014. Saiful mengaku akan kembali mendatangi warga untuk menjelaskan diundurnya pertemuan itu. Saiful juga sudah siap dengan risiko mendapat hujatan warga yang kecewa dengan ditundanya pertemuan ini.
Seperti diketahui, semula hari ini dijadwalkan pertemuan Dewan Pengarah BPLS dengan Badan Pelaksana BPLS, serta perwakilan warga. Pertemuan itu untuk menjembatani tersendatnya pembayaran ganti rugi yang masih mencapai Rp800 miliar. PT Minarak Lapindo Jaya saat ini mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran ganti rugi warga dengan sistem cicil macet.
medcom.id, Sidoarjo: Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kecewa dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, karena menunda pertemuan Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan perwakilan korban lumpur yang dijawalkan Selasa (9/9/2014) hari ini. Padahal persoalan penanganan lumpur ini mendesak, mengingat kondisi tanggul kritis akibat dilarang warga yang menuntut ganti rugi.
Menurut Saiful persoalan ganti rugi korban lumpur harus segera diselesaikan, karena pekerjaan BPLS mandek tiga bulan terakhir gara-gara dilarang warga yang menuntut penyelesaian ganti rugi terlebih dulu.
Pertemuan dewan pengarah BPLS membahas persoalan lumpur sebenarnya sudah direncanakan dan hasilnya sangat ditunggu warga. Tidak hanya perwakilan warga, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Saiful juga dijadwalkan mengikuti pertemuan di Jakarta itu, hari ini. Namun Saiful mengaku kecewa karena Djoko Kirmanto yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS membatalkan acara yang direncanakan itu.
Pertemuan Dewan Pengarah BPLS membahas lumpur itu diundur dan rencananya dilakukan di atas tanggal 17 September 2014. Saiful mengaku akan kembali mendatangi warga untuk menjelaskan diundurnya pertemuan itu. Saiful juga sudah siap dengan risiko mendapat hujatan warga yang kecewa dengan ditundanya pertemuan ini.
Seperti diketahui, semula hari ini dijadwalkan pertemuan Dewan Pengarah BPLS dengan Badan Pelaksana BPLS, serta perwakilan warga. Pertemuan itu untuk menjembatani tersendatnya pembayaran ganti rugi yang masih mencapai Rp800 miliar. PT Minarak Lapindo Jaya saat ini mengalami kesulitan keuangan sehingga pembayaran ganti rugi warga dengan sistem cicil macet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
