Jabar: Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat memastikan personel yang mengamankan unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak membawa senjata api. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan ada 14 titik unjuk rasa.
"Pengawalan itu tidak menggunakan senjata api sama sekali, jadi betul-betul humanis kita laksanakan," kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 7 September 2022.
Di Kota Bandung, ada dua titik aksi, yakni di Gedung Sate dan di Gedung DPRD Jawa Barat. Lalu di Kota Bogor ada dua titik aksi.
Aksi juga digelar di Kabupaten Karawang, Indramayu, Subang, Pangandaran, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Purwakarta, dan Kota Cirebon. Kini di sejumlah titik tersebut telah disiagakan personel untuk melakukan pengamanan.
Dia berharap massa yang melakukan aksi menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Jangan sampai, aksi yang digelar berujung anarkis hingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Ini merupakan dinamika sosial yang terjadi, kebijakan ini juga harus bisa diterima masyarakat agar masyarakat bisa menjalani kondisi sosialnya lebih baik," kata Ibrahim.
Jabar: Kepolisian Daerah (Polda)
Jawa Barat memastikan personel yang mengamankan unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (
BBM) tidak membawa
senjata api. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan ada 14 titik unjuk rasa.
"Pengawalan itu tidak menggunakan senjata api sama sekali, jadi betul-betul humanis kita laksanakan," kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 7 September 2022.
Di Kota Bandung, ada dua titik aksi, yakni di Gedung Sate dan di Gedung DPRD Jawa Barat. Lalu di Kota Bogor ada dua titik aksi.
Aksi juga digelar di Kabupaten Karawang, Indramayu, Subang, Pangandaran, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Purwakarta, dan Kota Cirebon. Kini di sejumlah titik tersebut telah disiagakan personel untuk melakukan pengamanan.
Dia berharap massa yang melakukan aksi menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Jangan sampai, aksi yang digelar berujung anarkis hingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Ini merupakan dinamika sosial yang terjadi, kebijakan ini juga harus bisa diterima masyarakat agar masyarakat bisa menjalani kondisi sosialnya lebih baik," kata Ibrahim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
