Ilustrasi. Medcom.id

1.800 Personel Gabungan Jaga PSBB Depok

Octavianus Dwi Sutrisno • 14 April 2020 20:09

Depok: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Besok berlaku mulai Rabu, 15 April 2020, pukul 00.00 WIB. Sebanyak 1.800 personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemerintah Kota Depok ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan PSBB. "Gambaran teknis berupa tactical floor games (TFG) telah dipaparkan dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang membahas rancangan teknis PSBB," ujar Kapolres Metro Depok, Kombes Azis Andriansyah, di Depok, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020. Dia menerangkan pihaknya berperan sebagai sistem pendukung PSBB. Yakni terkait pelaksanaan pembatasan kegiatan pendidikan, keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum, pembatasan transportasi, pembatasan tempat kerja, dan kegiatan berkaitan dengan kemanan dan ketahanan. "Tim Gugus Tugas nanti berperan sebagai pelaksana komponen pencegahan dan penanganan covid-19, memberikan bantuan logistik, sosial, dan informasi," ungkapnya. Baca: Aturan PSBB di Depok Dia mengingatkan ada 22 titik check point disebar di Kota Depok. Aziz juga mengimbau masyarakat aktif berpatroli. "Tentunya, tindakan terhadap pelanggar akan ada namun secara humanis karena tujuan PSBB adalah mengedukasi masyarakat," jelasnya. Sementara itu, juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan covid-19, Dadang Wihana, mengatakan pihaknya telah mengusulkan penambahan jumlah gerbong KRL yang melintas di wilayah Bogor, Depok, Bekasi kepada PT KCI. Dia mengungkap permintaan tambahan gerbong agar tidak terjadi antrean dan penumpukan penumpang KRL. "Tapi kami mohon untuk dimaksimalkan kembali dengan aspek keselamatan juga dievaluasi untuk kapasitas per gerbong yang saat ini 60," jelas Dadang. Dadang memaparkan, awalnya sejumlah aspirasi muncul terkait pembatasan penumpang di KRL. Beberapa wilayah meminta agar menutup operasional KRL selama PSBB. Namun, Pemerintah Kota Depok mengambil sikap meminta PT KCI mengevaluasi kapasitas gerbong. "Demikian pula untuk angkutan yang berbasis jalan, karena tadi saya ulang kembali bahwa ketika kebijakan terhadap KRL dilakukan maka berpengaruh kepada kebijakan angkutan berbasis jalan," pungkasnya.

Depok: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Besok berlaku mulai Rabu, 15 April 2020, pukul 00.00 WIB. Sebanyak 1.800 personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemerintah Kota Depok ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan PSBB.

"Gambaran teknis berupa tactical floor games (TFG) telah dipaparkan dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang membahas rancangan teknis PSBB," ujar Kapolres Metro Depok, Kombes Azis Andriansyah, di Depok, Jawa Barat, Selasa, 14 April 2020.

Dia menerangkan pihaknya berperan sebagai sistem pendukung PSBB. Yakni terkait pelaksanaan pembatasan kegiatan pendidikan, keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum, pembatasan transportasi, pembatasan tempat kerja, dan kegiatan berkaitan dengan kemanan dan ketahanan.

"Tim Gugus Tugas nanti berperan sebagai pelaksana komponen pencegahan dan penanganan covid-19, memberikan bantuan logistik, sosial, dan informasi," ungkapnya.

Baca: Aturan PSBB di Depok

Dia mengingatkan ada 22 titik check point disebar di Kota Depok. Aziz juga mengimbau masyarakat aktif berpatroli.

"Tentunya, tindakan terhadap pelanggar akan ada namun secara humanis karena tujuan PSBB adalah mengedukasi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan covid-19, Dadang Wihana, mengatakan pihaknya telah mengusulkan penambahan jumlah gerbong KRL yang melintas di wilayah Bogor, Depok, Bekasi kepada PT KCI. Dia mengungkap permintaan tambahan gerbong agar tidak terjadi antrean dan penumpukan penumpang KRL.

"Tapi kami mohon untuk dimaksimalkan kembali dengan aspek keselamatan juga dievaluasi untuk kapasitas per gerbong yang saat ini 60," jelas Dadang.

Dadang memaparkan, awalnya sejumlah aspirasi muncul terkait pembatasan penumpang di KRL. Beberapa wilayah meminta agar menutup operasional KRL selama PSBB. Namun, Pemerintah Kota Depok mengambil sikap meminta PT KCI mengevaluasi kapasitas gerbong.

"Demikian pula untuk angkutan yang berbasis jalan, karena tadi saya ulang kembali bahwa ketika kebijakan terhadap KRL dilakukan maka berpengaruh kepada kebijakan angkutan berbasis jalan," pungkasnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda