medcom.id, Karanganyar: Imbauan Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah tidak menghamburkan anggaran langsung mendapat respon positif DPRD Kabupaten Karanganyar.
Baru-baru ini, Badan Anggaran DPRD memotong anggaran makan minum (mamin) yang diusulkan Pemkab Karanganyar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Tak tanggung-tanggung, Banggar memotong anggaran makan minum tersebut hingga sebesar Rp100 juta.
Ketua Banggar DPRD Karanganyar, Sumanto, membenarkan pengurangan anggaran birokrat yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemotongan tersebut dilakukan, selain karena sesuai dengan semangat hemat anggaran yang gencar dihimbaukan oleh pemerintah, juga dikarenakan APBD yang terbilang minim, sehingga pemerintah daerah perlu lebih banyak berhemat.
"Ada beberapa poin anggaran yang kami coret. Termasuk pengadaan komputer serta alat tulis kantor. Soalnya di tahun 2014 sudah diajukan pengadaan komputer, apa saat ini sudah rusak semua? Tentunya pemerintah harus mengoptimalkan fasilitas yang ada dulu" kata Sumanto, di Karanganyar, Jumat (5/12/2014).
Terkait pemotongan anggaran makan minum, Kepala Bagian Umum Setda Karanganyar, Slamet Sanyoto memprediksi dana tersebut tidak akan cukup untuk menjamu tamu birokrat dan rapat dinas selama setahun ke depan. Solusinya, Pemkab akan mengajukan usulan anggaran mamin di APBD perubahan 2015.
"Kami usulnya Rp700 juta, tapi oleh banggar dipotong Rp 100 juta. Padahal harga yang kami ajukan sudah sesuai dengan indeks harga di katering," ujar Slamet.
Slamet tidak memungkiri pengurangan anggaran birokrasi tersebut merupakan upaya menghemat belanja daerah seiring imbauan pemerintah pusat. Slamet pun memastikan anggaran yang tersedia di APBD 2015 juga tidak memungkinkan pejabat untuk bergaya hidup boros.
"Pemkab hanya menjamu tamu birokrasi dengan makan dan minum saja. Namun tidak sampai membiayai hotel dan sebagainya. Rapat-rapat kerja juga digelar di lingkungan Setda," jelasnya.
medcom.id, Karanganyar: Imbauan Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah tidak menghamburkan anggaran langsung mendapat respon positif DPRD Kabupaten Karanganyar.
Baru-baru ini, Badan Anggaran DPRD memotong anggaran makan minum (mamin) yang diusulkan Pemkab Karanganyar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Tak tanggung-tanggung, Banggar memotong anggaran makan minum tersebut hingga sebesar Rp100 juta.
Ketua Banggar DPRD Karanganyar, Sumanto, membenarkan pengurangan anggaran birokrat yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemotongan tersebut dilakukan, selain karena sesuai dengan semangat hemat anggaran yang gencar dihimbaukan oleh pemerintah, juga dikarenakan APBD yang terbilang minim, sehingga pemerintah daerah perlu lebih banyak berhemat.
"Ada beberapa poin anggaran yang kami coret. Termasuk pengadaan komputer serta alat tulis kantor. Soalnya di tahun 2014 sudah diajukan pengadaan komputer, apa saat ini sudah rusak semua? Tentunya pemerintah harus mengoptimalkan fasilitas yang ada dulu" kata Sumanto, di Karanganyar, Jumat (5/12/2014).
Terkait pemotongan anggaran makan minum, Kepala Bagian Umum Setda Karanganyar, Slamet Sanyoto memprediksi dana tersebut tidak akan cukup untuk menjamu tamu birokrat dan rapat dinas selama setahun ke depan. Solusinya, Pemkab akan mengajukan usulan anggaran mamin di APBD perubahan 2015.
"Kami usulnya Rp700 juta, tapi oleh banggar dipotong Rp 100 juta. Padahal harga yang kami ajukan sudah sesuai dengan indeks harga di katering," ujar Slamet.
Slamet tidak memungkiri pengurangan anggaran birokrasi tersebut merupakan upaya menghemat belanja daerah seiring imbauan pemerintah pusat. Slamet pun memastikan anggaran yang tersedia di APBD 2015 juga tidak memungkinkan pejabat untuk bergaya hidup boros.
"Pemkab hanya menjamu tamu birokrasi dengan makan dan minum saja. Namun tidak sampai membiayai hotel dan sebagainya. Rapat-rapat kerja juga digelar di lingkungan Setda," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
