Bandung: Polda Jawa Barat mengimbau tidak ada pihak yang melakukan demonstrasi saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada Minggu, 20 Oktober 2019.
Meski pelantikan tersebut dilaksanakan di Jakarta, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo imbauan tersebut demi mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Sejauh ini kita sudah mengimbau tidak melakukan itu (demonstrasi)," kata Trunoyudo di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Selasa, 15 Oktober 2019.
Trunoyudo menjelaskan aksi yang bersifat mengemukakan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang. Namun ada juga koridor-koridor aturan mengikat lainnya yang dapat diberlakukan demi menjaga ketertiban.
Pihaknya juga telah mengedukasi masyarakat berperan aktif mendukung situasi kondusif di wilayah Jawa Barat. Karena menurutnya Jawa Barat secara geografis merupakan pintu gerbang menuju pusat pemerintahan di Jakarta.
"Kita melakukan juga silaturahmi, baik itu ke kalangan ulama atau tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan yang terkait untuk menciptakan kamtibmas di Jawa Barat," jelas Trunoyudo.
Menurut Trunoyudo saat hari pelantikan Polda Jawa Barat akan melakukan berbagai antisipasi terhadap ancaman yang dapat mengganggu kamtibmas.
"Tentu kita akan melakukan hal yang sifatnya preventif sampai dengan penindakan atau penegakan hukum yang secara persuasif. Kita lihat nanti dari hakikat ancamannya (pada hari pelantikan)," pungkas Trunoyudo.
Bandung: Polda Jawa Barat mengimbau tidak ada pihak yang melakukan demonstrasi saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada Minggu, 20 Oktober 2019.
Meski pelantikan tersebut dilaksanakan di Jakarta, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo imbauan tersebut demi mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Sejauh ini kita sudah mengimbau tidak melakukan itu (demonstrasi)," kata Trunoyudo di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Selasa, 15 Oktober 2019.
Trunoyudo menjelaskan aksi yang bersifat mengemukakan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang. Namun ada juga koridor-koridor aturan mengikat lainnya yang dapat diberlakukan demi menjaga ketertiban.
Pihaknya juga telah mengedukasi masyarakat berperan aktif mendukung situasi kondusif di wilayah Jawa Barat. Karena menurutnya Jawa Barat secara geografis merupakan pintu gerbang menuju pusat pemerintahan di Jakarta.
"Kita melakukan juga silaturahmi, baik itu ke kalangan ulama atau tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan yang terkait untuk menciptakan kamtibmas di Jawa Barat," jelas Trunoyudo.
Menurut Trunoyudo saat hari pelantikan Polda Jawa Barat akan melakukan berbagai antisipasi terhadap ancaman yang dapat mengganggu kamtibmas.
"Tentu kita akan melakukan hal yang sifatnya preventif sampai dengan penindakan atau penegakan hukum yang secara persuasif. Kita lihat nanti dari hakikat ancamannya (pada hari pelantikan)," pungkas Trunoyudo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
