Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta untuk membuat pakta integritas untuk memberantas judi online. Hal itu sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan judi online yang dinilai telah merusak ekonomi masyarakat.
Menurut Wakil Ketua Komisi V, DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, pakta integritas ini tergolong ampuh. Hal itu terbukti untuk meminimalisasi praktik jual beli kursi dalam proses PPDB.
"Seperti PPDB mulai dari Forkopimda efeknya cukup baik orang jadi gak berani, sudah berani menolak nah ini perlu dicontoh memerangi judi online bahkan pinjaman online," ujar Abdul di Bandung, Jumat, 21 Juni 2024.
Ia menuturkan, judi online di Jabar mayoritas digunakan oleh masyarakat yang awalnya hanya mencoba. Namun karena fasilitas internet pun memenuhi akhirnya menjadi candu.
"Ini sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan, satu sisi saya mohon supaya gubernur sebagai pimpinan, serta bupati dan wali kota, Forkopimda menegaskan ke pada jajaran masing-masing untuk menghentikan semua aktivitas judi online dan pinjol," bebernya.
Ia pun menegaskan, aparat penegak hukum juga harus bisa tegas dalam melakukan penindakan. Menurutnya, jangan sampai judi online hanya diberantas dari situsnya saja namun pelaku tidak diberikan hukuman tegas.
"Kepolisian juga mohon ada penugasan memerangi dari akar kemarin Kominfo blokir, tapi kalau gak ada sanksi hukum itu seperti diabaikan. Jadi perlu diimbangi langkah tegas dari pihak kepolisian lakukan penindakan," tegasnya.
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta untuk membuat pakta integritas untuk memberantas judi online. Hal itu sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan judi online yang dinilai telah merusak ekonomi masyarakat.
Menurut Wakil Ketua Komisi V, DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, pakta integritas ini tergolong ampuh. Hal itu terbukti untuk meminimalisasi praktik jual beli kursi dalam proses PPDB.
"Seperti PPDB mulai dari Forkopimda efeknya cukup baik orang jadi gak berani, sudah berani menolak nah ini perlu dicontoh memerangi judi online bahkan pinjaman online," ujar Abdul di Bandung, Jumat, 21 Juni 2024.
Ia menuturkan, judi online di Jabar mayoritas digunakan oleh masyarakat yang awalnya hanya mencoba. Namun karena fasilitas internet pun memenuhi akhirnya menjadi candu.
"Ini sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan, satu sisi saya mohon supaya gubernur sebagai pimpinan, serta bupati dan wali kota, Forkopimda menegaskan ke pada jajaran masing-masing untuk menghentikan semua aktivitas judi online dan pinjol," bebernya.
Ia pun menegaskan, aparat penegak hukum juga harus bisa tegas dalam melakukan penindakan. Menurutnya, jangan sampai judi online hanya diberantas dari situsnya saja namun pelaku tidak diberikan hukuman tegas.
"Kepolisian juga mohon ada penugasan memerangi dari akar kemarin Kominfo blokir, tapi kalau gak ada sanksi hukum itu seperti diabaikan. Jadi perlu diimbangi langkah tegas dari pihak kepolisian lakukan penindakan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
