medcom.id, Nganjuk: Tidak semuanya rakyat miskin mendapatkan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti yang dialami seorang warga di Nganjuk, Jawa Timur, yang menderita penyakit tumor wajah dan miskin.
Ia justru tidak mendapatkan 'kartu sakti' Jokowi maupun kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp400 ribu. Pembangian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di daerah belum merata, dan salah sasaran.
Salah satunya dialami Istianah (33) asal Desa Sono Bekel, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, yang menderita tumor wajah sejak kecil. Tidak hanya itu, ia juga berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu.
Kedua orangtuanya merupakan keluarga miskin dan bekerja sebagai buruh tani. Meski memiliki surat keterangan miskin, ia tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, mulai dari bantuan sembako (sembilan bahan pokok), bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan lainya.
Saat ini tiga kartu yang diluncurkan Jokowi yakni Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat, juga tidak pernah diterimanya.
Ia bersama kedua orangtuanya sudah berulang kali menanyakannya ke pihak desa, namun hingga kini mereka tidak pernah mendapatkan bantuan.
Sementara Kepala Desa Sono Bekel, Sentot, mengaku banyak warganya yang miskin memang tidak mendapatkan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM. Sementara warga yang terbilang mampu justru mendapatkannya.
Kepala desa tidak bisa berbuat banyak karena data penerima bantuan itu berasal dari pemerintah pusat, sementara data penerimanya banyak yang salah sasaran.
Sentot berharap pemerintah pusat melakukan validasi ulang penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM, agar warga yang seharusnya layak mendapatkan benar-benar merasakan manfaatnya dan tidak salah sasaran.
medcom.id, Nganjuk: Tidak semuanya rakyat miskin mendapatkan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti yang dialami seorang warga di Nganjuk, Jawa Timur, yang menderita penyakit tumor wajah dan miskin.
Ia justru tidak mendapatkan 'kartu sakti' Jokowi maupun kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp400 ribu. Pembangian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di daerah belum merata, dan salah sasaran.
Salah satunya dialami Istianah (33) asal Desa Sono Bekel, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, yang menderita tumor wajah sejak kecil. Tidak hanya itu, ia juga berasal dari kalangan keluarga yang tidak mampu.
Kedua orangtuanya merupakan keluarga miskin dan bekerja sebagai buruh tani. Meski memiliki surat keterangan miskin, ia tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, mulai dari bantuan sembako (sembilan bahan pokok), bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan lainya.
Saat ini tiga kartu yang diluncurkan Jokowi yakni Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat, juga tidak pernah diterimanya.
Ia bersama kedua orangtuanya sudah berulang kali menanyakannya ke pihak desa, namun hingga kini mereka tidak pernah mendapatkan bantuan.
Sementara Kepala Desa Sono Bekel, Sentot, mengaku banyak warganya yang miskin memang tidak mendapatkan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM. Sementara warga yang terbilang mampu justru mendapatkannya.
Kepala desa tidak bisa berbuat banyak karena data penerima bantuan itu berasal dari pemerintah pusat, sementara data penerimanya banyak yang salah sasaran.
Sentot berharap pemerintah pusat melakukan validasi ulang penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM, agar warga yang seharusnya layak mendapatkan benar-benar merasakan manfaatnya dan tidak salah sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
