medcom.id, Jakarta: Komite II DPD RI ingin rencana pembangunan bandar udara (bandara) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, masuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Keinginan itu disampaikan langsung oleh Komite II DPD RI ke Bappenas.
“Kami mengusulkan pembangunan bandara ini bisa dimasukkan ke dalam PSN. Di terima atau tidaknya urusan belakangan. Terpenting diajukan dulu,” kata Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dalam keterangan tertulis, Senin 16 Oktober 2017.
Senator asal Sumatera Utara itu mengakui, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal memasukan rencana pembangunan kedalam PSN. Salah satunya anggaran, terlebih APBN yang dimiliki negara terbatas.
Untuk mengatasi permasalahan itu, Parlindungan pun mendorong pemerintah untuk menggandeng pihak swasta membiayai proyek pembangunan. “Kita tidak bisa mengandalkan APBN karena akan lama. Keinginan kita PSN dulu,” tegas senator asal Sumatera Utara itu.
Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat Rubaeti Erlita menambahkan kedatangnya ke Bappenas untuk menanyakan sejauhmana rencana pembangunan bandara di Kayong Utara. “Bandara memang sangat penting buat kami. Kita berharap pembangunan bandara bisa segera terwujud,” harap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryakbrata mengatakan, sampai saat rencana pembangunan di Kalimantan Barat sudah diwacanakan di dua daerah, yaitu Kayong Utara dan Ketapang. Menurutnya, pihaknya perlu melakukan beberapa kajian dan pertimbangan yang harus dilakukan sebelum memulai pembangunan.
“Memang Ketapang tidak bisa dibangun karena ada rumah sakit. Nantinya kita harus melihat perluasan dari sisi mana dan demain-nya seperti apa. Apa lagi jarak tempuh akan menjadi pertimbangan,” kata Wismana.
medcom.id, Jakarta: Komite II DPD RI ingin rencana pembangunan bandar udara (bandara) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, masuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Keinginan itu disampaikan langsung oleh Komite II DPD RI ke Bappenas.
“Kami mengusulkan pembangunan bandara ini bisa dimasukkan ke dalam PSN. Di terima atau tidaknya urusan belakangan. Terpenting diajukan dulu,” kata Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dalam keterangan tertulis, Senin 16 Oktober 2017.
Senator asal Sumatera Utara itu mengakui, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal memasukan rencana pembangunan kedalam PSN. Salah satunya anggaran, terlebih APBN yang dimiliki negara terbatas.
Untuk mengatasi permasalahan itu, Parlindungan pun mendorong pemerintah untuk menggandeng pihak swasta membiayai proyek pembangunan. “Kita tidak bisa mengandalkan APBN karena akan lama. Keinginan kita PSN dulu,” tegas senator asal Sumatera Utara itu.
Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat Rubaeti Erlita menambahkan kedatangnya ke Bappenas untuk menanyakan sejauhmana rencana pembangunan bandara di Kayong Utara. “Bandara memang sangat penting buat kami. Kita berharap pembangunan bandara bisa segera terwujud,” harap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryakbrata mengatakan, sampai saat rencana pembangunan di Kalimantan Barat sudah diwacanakan di dua daerah, yaitu Kayong Utara dan Ketapang. Menurutnya, pihaknya perlu melakukan beberapa kajian dan pertimbangan yang harus dilakukan sebelum memulai pembangunan.
“Memang Ketapang tidak bisa dibangun karena ada rumah sakit. Nantinya kita harus melihat perluasan dari sisi mana dan demain-nya seperti apa. Apa lagi jarak tempuh akan menjadi pertimbangan,” kata Wismana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
