Pemprov DIY Ancam Sanksi Pengelola Wisata Abai Prokes Saat Libur Nataru

Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pengelola destinasi wisata mengambil tindakan jika ada risiko penularan covid-19. Seperti  kerumunan tanpa disertai penerapan protokol kesehatan. "Ini dalam rangka untuk pencegahan lonjakan covid-19 karena kami tidak ingin momentum bahagia Natal dan Tahun Baru menyebabkan angka peningkatan kasus covid-19 di DIY," kata Sekretaris Daerah Pemerintah DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa, 20 Desember 2022. Ia mengatakan para pengelola objek wisata, hotel, dan pusat-pusat keramaian seperti mal dan pasar telah memiliki standar prokes selama pandemi. Menurut dia, prosedur itu harus tetap dilaksanakan meski tambahan kasus baru covid-19 trennya menurun.  "Kami sudah berpesan agar protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Peduli lindungi diaktifkan kembali yang kemarin sempat tidak aktif," katanya.    Kadarmanta mengatakan Pemerintah DIY tak melakukan pembatasan kedatangan wisatawan saat libur Nataru. Meski demikian, ketentuan aktivitas masyarakat dalam situasi pandemi covid-19 tetap tak boleh ditinggalkan.  "Informasi-informasi yang harus sampai kepada masyarakat terus dilakukan sehingga walaupun tidak ada pembatasan terhadap kunjungan di DIY atau destinasi-destinasi wisata tetapi wajib tetap menerapkan prokes," ujarnya.  Ia menambahkan pihaknya mengingatkan ada konsekuensi yang harus ditanggung bagi pengelola wisata maupun pusat keramaian yang tak memberlakukan ketentuan. Konsekuensi tersebut mulai dari teguran hingga sanksi.  "Bagi pengelola yang tidak patuh dan tidak memenuhi maka akan ada sanksinya. Kami akan tegur, kalau sudah ditegur tidak bisa tentu akan ada sanksinya," ungkapnya.   Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id