Parigi: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mencatat sekitar 103 hektare tambak milik warga gagal panen akibat dampak banjir di Kecamatan Torue.
"Total tambak di Kecamatan Torue rusak 103 hektare, 23hektar berada di Desa Torue dan 80 hektare di Desa Tolai Timur," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, Moh Nasir, di Torue, Parigi Moutong, Sabtu, 30 Juli 2022.
Dia menjelaskan sektor perikanan yang terdampak banjir bandang yakni tambak udang dan ikan bandeng dan saat ini pelaku budi daya perikanan belum bisa berbuat banyak, karena rumah mereka masih terendam lumpur bahkan rusak disapu air bah.
Saat ini instansi setempat sedang melakukan kajian terhadap sektor perikanan tangkap dan budi daya perikanan guna mengetahui seberapa berat kerusakan sarana dan prasarana untuk selanjutnya dilakukan intervensi pemulihan.
"Pemerintah tentu secara maksimal turut memulihkan kondisi ini, tidak hanya sektor kelautan dan perikanan, tetapi semua sektor terdampak akan menjadi perhatian serius," jelas Nasir.
Dia mengemukakan hasil asesmen atau kajian cepat nanti selanjutnya akan di tindaklanjuti untuk disatukan ke dalam basis data penanganan bencana yang disertakan di papan informasi, sekaligus menjadi bahan laporan ke Pemerintah Sulteng dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Mengingat saat ini masih dalam status darurat, maka upaya normalisasi tambak belum dilakukan. Pemerintah masih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga," ungkap Nasir.
Parigi: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah, mencatat sekitar 103 hektare tambak milik warga gagal panen akibat dampak
banjir di Kecamatan Torue.
"Total tambak di Kecamatan Torue rusak 103 hektare, 23hektar berada di Desa Torue dan 80 hektare di Desa Tolai Timur," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, Moh Nasir, di Torue, Parigi Moutong, Sabtu, 30 Juli 2022.
Dia menjelaskan sektor perikanan yang terdampak banjir bandang yakni
tambak udang dan ikan bandeng dan saat ini pelaku budi daya perikanan belum bisa berbuat banyak, karena rumah mereka masih terendam lumpur bahkan rusak disapu air bah.
Saat ini instansi setempat sedang melakukan kajian terhadap sektor perikanan tangkap dan budi daya perikanan guna mengetahui seberapa berat kerusakan sarana dan prasarana untuk selanjutnya dilakukan intervensi pemulihan.
"Pemerintah tentu secara maksimal turut memulihkan kondisi ini, tidak hanya sektor kelautan dan perikanan, tetapi semua sektor terdampak akan menjadi perhatian serius," jelas Nasir.
Dia mengemukakan hasil asesmen atau kajian cepat nanti selanjutnya akan di tindaklanjuti untuk disatukan ke dalam basis data penanganan bencana yang disertakan di papan informasi, sekaligus menjadi bahan laporan ke Pemerintah Sulteng dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Mengingat saat ini masih dalam status darurat, maka upaya normalisasi tambak belum dilakukan. Pemerintah masih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga," ungkap Nasir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
