Jakarta: Para kepala desa dari seluruh Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) memaparkan masih banyak ditemukan permasalahan pembangunan desa meskipun implementasi dana desa telah dilaksanakan. Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo di kantornya pada Selasa, 24 Juli 2018.
Beberapa permasalahan di antaranya adalah kebutuhan pembangunan mesin pengering (dryer) ketika petani sudah menanam jagung, kendala pasar setelah industri rotan dan rumput laut yang telah berproduksi, permasalahan program Padat Karya Tunai (PKT) yang upahnya masih dirasakan minin, hingga masalah ketersediaan air setelah dibangun embung.
Menanggapi persoalan-persoalan tersebut, Menteri Eko memerintahkan Bupati/Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa Barat untuk mendata dan memastikan produk unggulan mereka dapat berproduksi secara konsisten dalam skala yang lebih besar.
"Tolong kasih datanya ke Bupati/Wabup. Pak Wabup tolong kelompokkan saja. Fokuskan saja, skalanya harus besar supaya dunia usaha bisa masuk," ujar Eko.
"Jika setiap desa 10 ribu hektare (ha), bisa dibangun dryer di tengah-tengah kawasan perdesaan itu. Tadi kan ada desa yang potensi jagungnya 6.000 ha, digabungkan dengan desa lain. Setiap kawasan perdesaan harus 10 ribu ha, kita bantu juga pompanya, kita lakukan kerja sama dengan kementerian lain dan perbankan. Dengan skala besar, dunia usaha bisa masuk," kata Eko menjelaskan.
Selain itu, Eko berpesan kepada Wakil Bupat Sumbawa Barat agar membuat desa-desa wisata di areal pertanian dari anggaran dana desa. Ia akan mengunjunginya jika sudah berhasil dibangun 10 desa wisata.
"Anggarkan Rp50-100 juta dari dana desa untuk membuat desa wisata. Bikin kafe-kafe di areal desa wisata pertanian. Setiap desa harus punya karena itu kan membuka lapangan kerja juga, bisa menyerap tenaga kerja hingga 85 orang. Dalam tiga bulan ke depan, 20 desa yang siap punya desa wisata dan bisa menentukan produk unggulan berskala besar di Sumbawa Barat akan saya bantu," katanya, memberikan petunjuk kepada 57 Kepala Desa dari delapan kecamatan yang ada di Sumbawa Barat.
Dana desa memberikan dampak pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sejak digelontorkan oleh pemerintah pada 2015. Ia menilai sudah banyak daerah yang merasakan manfaatnya.
Berdasarkan hasil survei Indobarometer, program Nawacita ketiga pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu membangun Indonesia dari pinggiran mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ke depannya, dana desa akan terus dinaikkan, rencananya sebesar Rp83 triliun.
"Itu semua hasil kerja keras kepala desa, kemudian dapat MURI karena mampu membangun infrastruktur terbanyak, itu juga hasil kerja kerasnya kepala desa," tuturnya.
Jakarta: Para kepala desa dari seluruh Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) memaparkan masih banyak ditemukan permasalahan pembangunan desa meskipun implementasi dana desa telah dilaksanakan. Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo di kantornya pada Selasa, 24 Juli 2018.
Beberapa permasalahan di antaranya adalah kebutuhan pembangunan mesin pengering (dryer) ketika petani sudah menanam jagung, kendala pasar setelah industri rotan dan rumput laut yang telah berproduksi, permasalahan program Padat Karya Tunai (PKT) yang upahnya masih dirasakan minin, hingga masalah ketersediaan air setelah dibangun embung.
Menanggapi persoalan-persoalan tersebut, Menteri Eko memerintahkan Bupati/Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa Barat untuk mendata dan memastikan produk unggulan mereka dapat berproduksi secara konsisten dalam skala yang lebih besar.
"Tolong kasih datanya ke Bupati/Wabup. Pak Wabup tolong kelompokkan saja. Fokuskan saja, skalanya harus besar supaya dunia usaha bisa masuk," ujar Eko.
"Jika setiap desa 10 ribu hektare (ha), bisa dibangun dryer di tengah-tengah kawasan perdesaan itu. Tadi kan ada desa yang potensi jagungnya 6.000 ha, digabungkan dengan desa lain. Setiap kawasan perdesaan harus 10 ribu ha, kita bantu juga pompanya, kita lakukan kerja sama dengan kementerian lain dan perbankan. Dengan skala besar, dunia usaha bisa masuk," kata Eko menjelaskan.
Selain itu, Eko berpesan kepada Wakil Bupat Sumbawa Barat agar membuat desa-desa wisata di areal pertanian dari anggaran dana desa. Ia akan mengunjunginya jika sudah berhasil dibangun 10 desa wisata.
"Anggarkan Rp50-100 juta dari dana desa untuk membuat desa wisata. Bikin kafe-kafe di areal desa wisata pertanian. Setiap desa harus punya karena itu kan membuka lapangan kerja juga, bisa menyerap tenaga kerja hingga 85 orang. Dalam tiga bulan ke depan, 20 desa yang siap punya desa wisata dan bisa menentukan produk unggulan berskala besar di Sumbawa Barat akan saya bantu," katanya, memberikan petunjuk kepada 57 Kepala Desa dari delapan kecamatan yang ada di Sumbawa Barat.
Dana desa memberikan dampak pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sejak digelontorkan oleh pemerintah pada 2015. Ia menilai sudah banyak daerah yang merasakan manfaatnya.
Berdasarkan hasil survei Indobarometer, program Nawacita ketiga pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu membangun Indonesia dari pinggiran mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ke depannya, dana desa akan terus dinaikkan, rencananya sebesar Rp83 triliun.
"Itu semua hasil kerja keras kepala desa, kemudian dapat MURI karena mampu membangun infrastruktur terbanyak, itu juga hasil kerja kerasnya kepala desa," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
