Penguatan Data Ciptakan Tata Kelola Pertanian dan Tingkatkan Produktivitas

Semarang: Pemprov Jawa Tengah terus berupaya menciptakan tata kelola pertanian. Tata kelola pertanian ini akan menguntungkan petani sebagai produsen dan masyarakat umum selaku konsumen. Tata kelola pertanian digagas Pemprov Jateng lewat program Kartu Tani sejak 2015 lalu. Program ini ditujukan untuk memberikan pupuk bersubsidi kepada petani. “Kartu Tani itu mendata petani. Siapa, di mana, berapa, tanam apa, kapan, itu mesti kita ketahui. Kalau itu masuk maka sebenarnya ini bagian dari perintah Presiden satu data Indonesia berkaitan dengan petani,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis, 6 April 2023. Data tersebut bisa diolah dan dijadikan bahan ilmiah untuk meningkatkan produktivitas petani, memenuhi kebutuhan petani, hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat.   Melalui data yang tersedia di Kartu Tani, Pemerintah bisa mengontrol distribusi dan penerimaan subsidi pupuk ke petani. Sehingga jika pupuk subsidi kurang dari kuota, pemerintah dan pihak terkait langsung bisa mengambil tindakan dan produktivitas petani kembali tinggi. “Kalau kemudian itu masih kurang, bagaimana cara kita memenuhinya. Bagaimana kemudian peran penyuluh. pada dinas terlibat semuanya, mereka yang pemangku kepentingan pertanian bisa membantu petani sehingga produktivitas kita tinggi,” kata Ganjar. Data ini juga selanjutnya dikoordinasikan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sehingga, daya beli meningkat dan kebutuhan beras masyarakat terpenuhi. “Dan jangan ada lagi kita berkelahi pada soal kita perlu impor, tidak perlu impor, cukup tidak cukup, tapi mulai kita proyeksikan ya kalau beras umpama 5,7 sampai 5,9 ton per hektar, bikin dong dengan data ini kita tahu siapa orangnya, tempatnya ada di mana, kapasitas seperti apa. Bikin 8 ton mereka (petani),” kata Ganjar. Ia mengatakan, pihaknya pun bisa melihat mengurangi orang ketiga atau middle man yang kerap membuat harga komoditas pertanian tinggi di pasaran. Sejauh ini, Ganjar menyebut middle man bisa dikurangi berkat data Kartu Tani dan pemantauan harga komoditas pangan. “Barangkali kita bisa melihat perilaku pembeli karena kalau mereka jual itu kan pembelinya waktu diteliti dulu ada 8 middle man, terus dikurangi sampai dengan bisa 6, ada berapa bisa 4 kali,” kata Ganjar. Pemprov Jateng menekankan pentingnya data science yang dapat terkumpul. Sehingga menciptakan tata kelola pertanian yang baik untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.  Ke depannya, diharapkan membuat Jateng menjadi Lumbung Padi Nasional. Di samping padi, juga menggenjot produksi jagung dan kedelai sebagai bahan pangan alternatif “Pada saat itulah kemudian kita bisa tahu beras kita itu kelilingnya kemana. Ini baru beras, belum jagung, belum kedelai. Pajale yang menjadi prioritas saja kalau kita genjot bisa memenuhi target pangan nasional itu. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya, ini baru kecil saja,” kata Ganjar. Sebagai informasi, program Kartu Tani pun memiliki andil dalam menjadikan Jateng sebagai Provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia pada 2019. Diketahui, produksi padi Jateng saat itu mencapai 9.655.653 ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut, setara dengan produksi 5.539.448 ton beras. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id