Pemprov Maluku Jamin Insentif Nakes Selama Covid-19 Dibayar Oktober 2023
Antara • 15 Oktober 2023 16:21
Maluku: Anggota Komisi IV DPRD Maluku Andi Munazwir mengatakan pemerintah provinsi menjamin pembayaran jasa tenaga kesehatan (nakes) covid-19 khususnya di RSUD dr. Maks Haulussy Ambon. Pembayaran akan dilakukan Oktober 2023.
"Dalam rapat terakhir pembahasan APBD Perubahan 2023 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berjanji segera menyelesaikan," kata Andi di Ambon, Minggu, 15 Oktober 2023.
Ditargetkan pada Oktober 2023 ini segala proses pembayaran berjalan lancar.
"Kami harapkan tidak terus melakukan penundaan pembayaran karena mereka juga bekerja maksimal selama ini dan harus dihargai jasa-jasanya selama masa pandemi," ucapnya.
Sehingga tim anggaran Pemprov, Dinas Kesehatan serta RSUD Haulussy diingatkan untuk lebih intensif berkoordinasi mempercepat proses pembayaran jasa nakes.
"Kalau untuk tunggakan jasa nakes 2019-2020 senilai Rp36 miliar tidak terjadi pembayaran jasa nakes karena kesalahan prosedural, menurut penjelasan operator covid-19 Kemenkes RI," ujarnya.
Akibatnya, dana tersebut ditarik ke pusat. Kemenkes menyatakan masalah ini harus dibicarakan secara lintas kementerian terkait yakni Kemenkeu, Kemenkes, dan Bappenas RI.
"Masalah ini sudah kami sampaikan ke Pemprov dan memang ada itikad baik untuk menyelesaikan dan mudah-mudahan bisa terbayarkan meski pun kemungkinannya agak kecil tetapi masih ada peluang karena ini kesalahan pemerintah daerah akibat laporan klaim jasa nakes terlambat," kata Andi.
Sebab, batas waktu memasukkan laporan klaim jasa nakes di Kemenkes sudah tutup, baru mereka mau mengajukan klaim. Padahal anggaran ini juga sangat dibutuhkan selain membayar jasa nakes, untuk menutupi hutang RSUD Haulussy yang semakin menumpuk.
"Kalau bicara masalah keterbatasan SDM di RSUD Haulussy, khususnya petugas yang melakukan penyusunan laporan juga tidak tepat karena RS yang lain di daerah Maluku ternyata bisa menyusun laporan untuk klaim jasa nakes berjalan lancar," kata Andi.
RSUD Haulussy ini berada di Ibu Kota provinsi dan merupakan RS rujukan dan bisa dikatakan memiliki SDM yang terbaik juga, sehingga lebih cenderung dikatakan ada kelalaian.
Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebelumnya menjelaskan, tunggakan pembayaran jasa nakes covid-19 tahun anggaran 2022 di RSUD Haulussy Rp1,7 miliar dan 2023 Rp81,5 juta.
Maluku: Anggota Komisi IV DPRD Maluku Andi Munazwir mengatakan pemerintah provinsi menjamin pembayaran jasa tenaga kesehatan (nakes) covid-19 khususnya di RSUD dr. Maks Haulussy Ambon. Pembayaran akan dilakukan Oktober 2023.
"Dalam rapat terakhir pembahasan APBD Perubahan 2023 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berjanji segera menyelesaikan," kata Andi di Ambon, Minggu, 15 Oktober 2023.
Ditargetkan pada Oktober 2023 ini segala proses pembayaran berjalan lancar.
"Kami harapkan tidak terus melakukan penundaan pembayaran karena mereka juga bekerja maksimal selama ini dan harus dihargai jasa-jasanya selama masa pandemi," ucapnya.
Sehingga tim anggaran Pemprov, Dinas Kesehatan serta RSUD Haulussy diingatkan untuk lebih intensif berkoordinasi mempercepat proses pembayaran jasa nakes.
"Kalau untuk tunggakan jasa nakes 2019-2020 senilai Rp36 miliar tidak terjadi pembayaran jasa nakes karena kesalahan prosedural, menurut penjelasan operator covid-19 Kemenkes RI," ujarnya.
Akibatnya, dana tersebut ditarik ke pusat. Kemenkes menyatakan masalah ini harus dibicarakan secara lintas kementerian terkait yakni Kemenkeu, Kemenkes, dan Bappenas RI.
"Masalah ini sudah kami sampaikan ke Pemprov dan memang ada itikad baik untuk menyelesaikan dan mudah-mudahan bisa terbayarkan meski pun kemungkinannya agak kecil tetapi masih ada peluang karena ini kesalahan pemerintah daerah akibat laporan klaim jasa nakes terlambat," kata Andi.
Sebab, batas waktu memasukkan laporan klaim jasa nakes di Kemenkes sudah tutup, baru mereka mau mengajukan klaim. Padahal anggaran ini juga sangat dibutuhkan selain membayar jasa nakes, untuk menutupi hutang RSUD Haulussy yang semakin menumpuk.
"Kalau bicara masalah keterbatasan SDM di RSUD Haulussy, khususnya petugas yang melakukan penyusunan laporan juga tidak tepat karena RS yang lain di daerah Maluku ternyata bisa menyusun laporan untuk klaim jasa nakes berjalan lancar," kata Andi.
RSUD Haulussy ini berada di Ibu Kota provinsi dan merupakan RS rujukan dan bisa dikatakan memiliki SDM yang terbaik juga, sehingga lebih cenderung dikatakan ada kelalaian.
Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebelumnya menjelaskan, tunggakan pembayaran jasa nakes covid-19 tahun anggaran 2022 di RSUD Haulussy Rp1,7 miliar dan 2023 Rp81,5 juta. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
