98 Hektare Hutan di Sulsel Terbakar Sepanjang 2023

Makassar: Musim kemarau yang panjang tahun ini menyebabkan potensi kebakaran di Sulawesi Selatan cukup tinggi. Bahkan sampai saat ini ada sebanyak 98,86 hektare hutan terbakar sepanjang 2023. PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, mengatakan el nino tahun ini memicu perubahan cuaca. Sehingga risiko kebakaran yang terjadi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Ia mengatakan suhu yang lebih tinggi dan curah hujan rendah yang disebabkan oleh El Nino menciptakan kondisi sangat rentan terhadap kebakaran. Ini adalah masalah serius yang memerlukan perhatian bersama. "Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Kita semua harus menyadari bahwa kita tidak bisa hanya menyalahkan alam atas bencana ini," kata Bahtiar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 14 Oktober 2023.   Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, luas area yang terbakar hingga awal Oktober 2023 mencapai 284,45 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten. Antara lain di Kabupaten Luwu Timur seluas 55,5 hektare, Jeneponto seluas 37,19 hektare, Tana Toraja 13,8 hektare, Toraja Utara 40 hektare, Gowa 37,6 hektare, Maros 22 hektare, Enrekang 20 hektare, Soppeng 20 hektare, Sidrap 10 hektare dan Bantaeng 28,36 hektare. Kebakaran paling luas terjadi pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang mencapai 185,59 hektare. Sementara untuk kawasan hutan, kebakaran tercatat hanya seluas 98,86 hektare. Bahtiar menyebut kebakaran yang terjadi di Sulawesi Selatan kebanyakan dikarenakan oleh ulah manusia seperti pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara membakar.   "Kita tidak bisa tinggal diam. Pemerintah  harus mengambil tindakan konkrit untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota serta seluruh  kalangan masyarakat harus mengambil peran dalam menangani permasalahan tersebut," ungkapnya. Olehnya itu katanya, perlu ada langkah-langkah proaktif seperti, pengendalian operasional dalam sistem Satgas Patroli Terpadu di tingkat wilayah diperkuat dengan masyarakat, mengintensifkan program edukasi masyarakat. Kemudian mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan lahan mencakup penghijauan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, menciptakan peta risiko kebakaran hutan dan lahan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan, membangun sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi cepat tentang potensi kebakaran hutan, dan memastikan informasi peringatan dini mudah diakses oleh masyarakat. "Selain itu, kita juga harus mengingatkan diri kita sendiri akan dampak yang sebenarnya dari kebakaran hutan dan lahan. Kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah masalah yang memengaruhi nyawa manusia, satwa liar, dan ekosistem kita. Ini juga merugikan ekonomi kita, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata," ujarnya.