Manokwari: Polresta Manokwari, Papua Barat, menetapkan lima orang tersangka masuk daftar pencarian orang (DPO) karena terlibat kasus blokade ruas Jalan Maruni yang merupakan jalan Trans Papua Barat pada 8 Agustus 2023.
Kepala Polresta Manokwari Kombes Rivadin Benny Simangunsong mengatakan penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan kerap menimbulkan reaksi masyarakat dengan alasan polisi tidak melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.
Oleh sebabnya, polisi mengubah pola dengan menginformasikan kepada publik pelaku yang masuk DPO, yakni Hermanus Saiba, Jefri Saiba, Bobi Wonggor, Alex Sayori, dan Melkianus Dowansiba.
"Mereka (tokoh adat dan masyarakat) akan kooperatif membantu jika kepolisian terbuka. Makanya saya sengaja buka nama yang mau ditangkap," ujar Benny saat konferensi pers di Manokwari, Rabu, 30 Agustus 2023.
Ia menegaskan keberadaan lima DPO telah diketahui. Namun diberikan waktu agar masing-masing pelaku dapat menyerahkan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi berharap komitmen dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membantu kepolisian menangkap seluruh pelaku dapat direalisasikan.
"Tokoh adat pernah bicara ke kami, kalau mau melakukan penangkapan, tolong koordinasi dengan mereka. Nah, ini saya tunggu komitmen mereka," jelas Benny.
Kapolresta menjelaskan lima DPO itu akan ditangkap setelah dua kelompok masyarakat yang terlibat pertikaian hingga berbuntut blokade ruas Jalan Maruni bisa terselesaikan secara kekeluargaan.
Meski demikian, hukum positif terhadap lima tersangka tetap ditegakkan sebagai efek jera bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal serupa.
"Jumlah tersangka ada enam orang, satu sudah ditangkap, tinggal lima DPO. Kami berikan waktu, kalau tidak menyerahkan diri maka kami pakai aturan hukum," tegasnya.
Kapolresta menegaskan aksi blokade sejumlah fasilitas publik berdampak buruk terhadap upaya pembangunan daerah, terutama peningkatan daya saing investasi. Untuk itu, polisi tidak memberikan dispensasi terhadap penyampaian aspirasi yang disertai dengan aksi blokade fasilitas publik karena merupakan kepentingan oknum tertentu.
"Kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan mediasi, bukan main palang. Kalau mau denda adat yang rasional, bukan di luar nalar, lalu palang," tegas Benny.
Manokwari: Polresta Manokwari,
Papua Barat, menetapkan lima orang tersangka masuk daftar pencarian orang (DPO) karena terlibat kasus blokade ruas Jalan Maruni yang merupakan jalan
Trans Papua Barat pada 8 Agustus 2023.
Kepala Polresta Manokwari Kombes Rivadin Benny Simangunsong mengatakan penangkapan terhadap pelaku tindak kejahatan kerap menimbulkan reaksi masyarakat dengan alasan polisi tidak melibatkan
tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.
Oleh sebabnya, polisi mengubah pola dengan menginformasikan kepada publik pelaku yang masuk DPO, yakni Hermanus Saiba, Jefri Saiba, Bobi Wonggor, Alex Sayori, dan Melkianus Dowansiba.
"Mereka (tokoh adat dan masyarakat) akan kooperatif membantu jika kepolisian terbuka. Makanya saya sengaja buka nama yang mau ditangkap," ujar Benny saat konferensi pers di Manokwari, Rabu, 30 Agustus 2023.
Ia menegaskan keberadaan lima DPO telah diketahui. Namun diberikan waktu agar masing-masing pelaku dapat menyerahkan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi berharap komitmen dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membantu kepolisian menangkap seluruh pelaku dapat direalisasikan.
"Tokoh adat pernah bicara ke kami, kalau mau melakukan penangkapan, tolong koordinasi dengan mereka. Nah, ini saya tunggu komitmen mereka," jelas Benny.
Kapolresta menjelaskan lima DPO itu akan ditangkap setelah dua kelompok masyarakat yang terlibat pertikaian hingga berbuntut blokade ruas Jalan Maruni bisa terselesaikan secara kekeluargaan.
Meski demikian, hukum positif terhadap lima tersangka tetap ditegakkan sebagai efek jera bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal serupa.
"Jumlah tersangka ada enam orang, satu sudah ditangkap, tinggal lima DPO. Kami berikan waktu, kalau tidak menyerahkan diri maka kami pakai aturan hukum," tegasnya.
Kapolresta menegaskan aksi blokade sejumlah fasilitas publik berdampak buruk terhadap upaya pembangunan daerah, terutama peningkatan daya saing investasi. Untuk itu, polisi tidak memberikan dispensasi terhadap penyampaian aspirasi yang disertai dengan aksi blokade fasilitas publik karena merupakan kepentingan oknum tertentu.
"Kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan mediasi, bukan main palang. Kalau mau denda adat yang rasional, bukan di luar nalar, lalu palang," tegas Benny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
