Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendorong semua kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu bertepatan dengan Hari HAM sedunia, pada Rabu, 10 Desember 2020.
"Saya berharap seluruh kabupaten/kota bisa menerapkan prinsip-prinsip HAM sebagai acuan dan dasar dalam kebijakan dan pembangunan yang berkelanjutan, bagi yang sudah ramah HAM terima kasih dan bagi yang belum tolong diusahakan segera terpenuhi," kata Khofifah.
Kota Ramah HAM ialah di mana dalam tata pemerintah kota memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan mengakses ruang sosial, ekonomi, politik, sosial dan budaya secara inklusif.
"Pembangunan bukan hanya soal fisik, namun juga karakter, interaksi, dan relasi antar manusia yang juga harus inklusif, tidak eksklusif," tambah dia.
Baca: Jokowi: Penegakan HAM Tak Akan Terabaikan
Khofifah mengatakan, peringatan Hari HAM ke-72 tahun 2020 harus menjadi momentum memperkuat komitmen, tekad, dan aksi nyata seluruh kabupaten/kota di Jatim dalam melakukan perlindungan terhadap HAM.
"Ada 19 kabupaten/kota yang baru saja melaksanakan pilkada serentak 9 Desember kemarin. Saya berhadap kepala daerah yang terpilih nantinya memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya," ujarnya.
Menurut Khofifah, pemenuhan HAM tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat, namun juga daerah dan masyarakat. Sehingga butuh sinergitas dan kolaborasi agar pemenuhan hak dasar masyarakat dapat terealisasi.
"Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak bagi difable, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan," kata Khofifah.
Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendorong semua kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi kota ramah
Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu bertepatan dengan Hari HAM sedunia, pada Rabu, 10 Desember 2020.
"Saya berharap seluruh kabupaten/kota bisa menerapkan prinsip-prinsip HAM sebagai acuan dan dasar dalam kebijakan dan pembangunan yang berkelanjutan, bagi yang sudah ramah HAM terima kasih dan bagi yang belum tolong diusahakan segera terpenuhi," kata Khofifah.
Kota Ramah HAM ialah di mana dalam tata pemerintah kota memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan mengakses ruang sosial, ekonomi, politik, sosial dan budaya secara inklusif.
"Pembangunan bukan hanya soal fisik, namun juga karakter, interaksi, dan relasi antar manusia yang juga harus inklusif, tidak eksklusif," tambah dia.
Baca: Jokowi: Penegakan HAM Tak Akan Terabaikan
Khofifah mengatakan, peringatan Hari HAM ke-72 tahun 2020 harus menjadi momentum memperkuat komitmen, tekad, dan aksi nyata seluruh kabupaten/kota di Jatim dalam melakukan perlindungan terhadap HAM.
"Ada 19 kabupaten/kota yang baru saja melaksanakan pilkada serentak 9 Desember kemarin. Saya berhadap kepala daerah yang terpilih nantinya memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya," ujarnya.
Menurut Khofifah, pemenuhan HAM tidak hanya menjadi ranah pemerintah pusat, namun juga daerah dan masyarakat. Sehingga butuh sinergitas dan kolaborasi agar pemenuhan hak dasar masyarakat dapat terealisasi.
"Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak bagi difable, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan," kata Khofifah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
