medcom.id, Tangerang: Sebanyak 100 orang terjaring operasi kependudukan yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. , Selasa 11 Juli 2017. Mereka umumnya melanggar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Dukcapil Tangsel Heru Sudarmanto mengatakan, ratusan orang yang terjaring operasi yustisi terbukti melanggar tindak pidana ringan (tipiring) karena tidak membawa identitas lengkap. Operasi yini bertujuan menciptakan Tangsel sebagai kota yang tertib administrasi kependudukan.
"Kewajiban setiap warga negara dan warga asing untuk membawa kartu identitas penduduk yang masih berlaku di Indonesia," kata Heru di Jalan Pahlawan Seribu, BSD, Tangsel, Banten, Selasa 11 Juli 2017.
Sejumlah pengendara yang terjaring operasi beralasan, KTP mereka ketinggalan di rumah. Pelanggar administrasi kependudukan dikenakan denda maksimal Rp50 ribu untuk WNI dan Rp100 ribu untuk WNA.
"Selanjutnya ditentukan oleh Hakim dengan pertimbangan beberapa hal yang terkait pelanggaran," ucap Heru.
Menurut Heru, operasi yustisi berikutnya dilakukan di Kecamatan Serpong Utara. Pihaknya secara rutin akan melakukan penegakan tertib administrasi kependudukan.
"Ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Makanya, kami melakukan pembinaan dan penegakan hukum dalam administrasi kependudukan secara rutin di tujuh kecamatan yang ada di Tangsel," tambah Heru.
Operasi yustisi di Kecamatan Serpong ini juga dihadiri pihak Imigrasi, Kejaksaan, Kecamatan Serpong, Dishub Tangsel, dan Satpol PP Tangsel. Mereka membantu melakukan pemeriksaan KTP elektronik atau KTP yang masih berlaku.
medcom.id, Tangerang: Sebanyak 100 orang terjaring operasi kependudukan yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. , Selasa 11 Juli 2017. Mereka umumnya melanggar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Dukcapil Tangsel Heru Sudarmanto mengatakan, ratusan orang yang terjaring operasi yustisi terbukti melanggar tindak pidana ringan (tipiring) karena tidak membawa identitas lengkap. Operasi yini bertujuan menciptakan Tangsel sebagai kota yang tertib administrasi kependudukan.
"Kewajiban setiap warga negara dan warga asing untuk membawa kartu identitas penduduk yang masih berlaku di Indonesia," kata Heru di Jalan Pahlawan Seribu, BSD, Tangsel, Banten, Selasa 11 Juli 2017.
Sejumlah pengendara yang terjaring operasi beralasan, KTP mereka ketinggalan di rumah. Pelanggar administrasi kependudukan dikenakan denda maksimal Rp50 ribu untuk WNI dan Rp100 ribu untuk WNA.
"Selanjutnya ditentukan oleh Hakim dengan pertimbangan beberapa hal yang terkait pelanggaran," ucap Heru.
Menurut Heru, operasi yustisi berikutnya dilakukan di Kecamatan Serpong Utara. Pihaknya secara rutin akan melakukan penegakan tertib administrasi kependudukan.
"Ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Makanya, kami melakukan pembinaan dan penegakan hukum dalam administrasi kependudukan secara rutin di tujuh kecamatan yang ada di Tangsel," tambah Heru.
Operasi yustisi di Kecamatan Serpong ini juga dihadiri pihak Imigrasi, Kejaksaan, Kecamatan Serpong, Dishub Tangsel, dan Satpol PP Tangsel. Mereka membantu melakukan pemeriksaan KTP elektronik atau KTP yang masih berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
