Wamena: Sebanyak 18 ribu penduduk Kabupaten Jayawiyaja, Papua, tidak terdata sebagai penerima vaksinasi covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya Dokter Willy Mambieuw mengatakan data berupa nomor induk kependudukan (NIK) penerima vaksin itu sedang direkap untuk disampaikan ke pusat.
"Jadi semua yang sudah punya NIK dan sudah mendapat vaksinasi dan terdata pada Pemda Jayawijaya ternyata tidak terdata di pusat, sehingga ada wacana nanti kita akan buat semacam rekapan," katanya, Kamis, 3 Februari 2022.
Willy Mambieuw memastikan telah membicarakan hal itu dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kepolisian, serta TNI. Hasil rekapan itu nantinya ditandatangani kepala daerah sebelum diserahkan ke Kementerian Kesehatan.
Baca juga: Diskop UKM Mataram Usulkan 100 UMKM Ikut Bazar MotoGP
"Kami akan membawa data itu ke sana agar bisa mencocokkan datanya mengapa ada selisih semacam itu. Tetapi untuk sistem Piker di BPJS tidak ada masalah," katanya.
Ia memastikan vaksinasi covid-19 di Jayawijaya sudah mencapai 43 persen namun di data kementerian baru mencapai 22 persen. Hal itu terjadi karena 18 ribu penerima vaksin belum terinput di data kementerian dan baru 70-an ribu yang tercatat di sana.
"Ini mungkin karena sistem Piker yang ada di BPJS dengan Kementerian Kesehatan itu tidak sinkron sehingga kita akan lakukan pengecekan data ini," terang dia.
Willy Mambieuw memastikan kegiatan vaksinasi terus ditingkatkan mulai dari masyarakat wilayah pusat kota hingga distrik-distrik pinggiran.
Wamena: Sebanyak 18 ribu penduduk Kabupaten Jayawiyaja, Papua, tidak terdata sebagai penerima
vaksinasi covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya Dokter Willy Mambieuw mengatakan data berupa nomor induk kependudukan (NIK) penerima vaksin itu sedang direkap untuk disampaikan ke pusat.
"Jadi semua yang sudah punya NIK dan sudah mendapat vaksinasi dan terdata pada Pemda Jayawijaya ternyata tidak terdata di pusat, sehingga ada wacana nanti kita akan buat semacam rekapan," katanya, Kamis, 3 Februari 2022.
Willy Mambieuw memastikan telah membicarakan hal itu dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kepolisian, serta TNI. Hasil rekapan itu nantinya ditandatangani kepala daerah sebelum diserahkan ke Kementerian Kesehatan.
Baca juga:
Diskop UKM Mataram Usulkan 100 UMKM Ikut Bazar MotoGP
"Kami akan membawa data itu ke sana agar bisa mencocokkan datanya mengapa ada selisih semacam itu. Tetapi untuk sistem Piker di BPJS tidak ada masalah," katanya.
Ia memastikan vaksinasi covid-19 di Jayawijaya sudah mencapai 43 persen namun di data kementerian baru mencapai 22 persen. Hal itu terjadi karena 18 ribu penerima vaksin belum terinput di data kementerian dan baru 70-an ribu yang tercatat di sana.
"Ini mungkin karena sistem Piker yang ada di BPJS dengan Kementerian Kesehatan itu tidak sinkron sehingga kita akan lakukan pengecekan data ini," terang dia.
Willy Mambieuw memastikan kegiatan vaksinasi terus ditingkatkan mulai dari masyarakat wilayah pusat kota hingga distrik-distrik pinggiran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
