Praya: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) untuk tidak mudah dirayu peserta pemilu agar suara rakyat bisa diselamatkan.
"Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilu 2024 dilaksanakan secara terbuka, maka badan ad hoc bakal dirayu peserta pemilu. Tapi jalankan amanah penyelenggara dengan baik," kata Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, saat Acara Kirab Pemilu 2024 di Kantor KPU Lombok Tengah, Selasa, 20 Juni 2023.
Dia berharap PPK dan PPS tetap semangat dan menjalankan tugas dengan baik karena tanpa komitmen dari badan ad hoc Pemilu 2024 tidak bisa berjalan aman dan lancar.
"PPK dan PPS adalah ujung tombak dalam menyukseskan Pemilu 2024. Untuk itu jaga netralitas," jelasnya.
Ia mengatakan KPU dan Bawaslu dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Selain itu, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik.
Menurut Suhardi pemilu bukan merupakan bagian KPU, namun kolaborasi semua pihak yang memiliki tanggung jawab sama untuk mendukung Pemilu 2024.
"Pemilu untuk menghasilkan suara rakyat, Jangan sampai lain yang dipilih, lain yang dilantik. Itu yang harus kita jaga suara rakyat untuk kemajuan Indonesia," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Praya: Komisi Pemilihan Umum (
KPU) Nusa Tenggara Barat (
NTB) mengingatkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia
pemungutan suara (PPS) untuk tidak mudah dirayu peserta pemilu agar suara rakyat bisa diselamatkan.
"Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilu 2024 dilaksanakan secara terbuka, maka badan ad hoc bakal dirayu peserta pemilu. Tapi jalankan amanah penyelenggara dengan baik," kata Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, saat Acara Kirab Pemilu 2024 di Kantor KPU Lombok Tengah, Selasa, 20 Juni 2023.
Dia berharap PPK dan PPS tetap semangat dan menjalankan tugas dengan baik karena tanpa komitmen dari badan ad hoc Pemilu 2024 tidak bisa berjalan aman dan lancar.
"PPK dan PPS adalah ujung tombak dalam menyukseskan Pemilu 2024. Untuk itu jaga netralitas," jelasnya.
Ia mengatakan KPU dan Bawaslu dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Selain itu, pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik.
Menurut Suhardi pemilu bukan merupakan bagian KPU, namun kolaborasi semua pihak yang memiliki tanggung jawab sama untuk mendukung Pemilu 2024.
"Pemilu untuk menghasilkan suara rakyat, Jangan sampai lain yang dipilih, lain yang dilantik. Itu yang harus kita jaga suara rakyat untuk kemajuan Indonesia," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
