medcom.id, Denpasar: Pemanfaatan sumber daya mineral galian C diharapkan dapat dihentikan, khususnya di Kabupaten Karangasem, Bali.
"Hal itu agar sesuai dengan dasar hukum analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal," kata Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Provinsi Bali Komang Gede Subudi di Denpasar, Bali, Minggu, 5 Februari 2017.
Komang mengatakan, proses pembuatan Amdal juga melibatkan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Upaya itu untuk mengedepankan pelestarian lingkungan hidup tanpa merugikan masyarakat sekitarnya, sehingga kelestarian lingkungan dapat terpelihara dengan baik.
Untuk itu, peran pemerintah mencarikan jalan keluar, dengan harapan kehidupan masyarakat tetap terjamin kesejahteraannya. Hal itu sebagai bentuk komitmen implementasi `Tri Hita Karana`, dengan pembangunan mengedepankan lingkungan hidup.
Berbagai upaya pun dilakukan untuk menghindari pengerukan dan pengambilan pasir, batu, serta kerikil secara besar-besaran. Sehingga, tidak menimbulkan kerusakan yang berdampak buruk pada masyarakat setempat.
Menurut Komang, pihaknya telah menyiapkan divisi hukum yang akan melakukan advokasi setiap saat. Pihaknya tidak memberikan toleransi pada pihak atau oknum yang merusak lingkungan hidup.
"Kami sebagai lembaga kemitraan aktif pemerintah, akan lebih kritis dan memberikan solusi terhadap permasalahan kepentingan masyarakat," pungkasnya.
medcom.id, Denpasar: Pemanfaatan sumber daya mineral galian C diharapkan dapat dihentikan, khususnya di Kabupaten Karangasem, Bali.
"Hal itu agar sesuai dengan dasar hukum analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal," kata Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Provinsi Bali Komang Gede Subudi di Denpasar, Bali, Minggu, 5 Februari 2017.
Komang mengatakan, proses pembuatan Amdal juga melibatkan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Upaya itu untuk mengedepankan pelestarian lingkungan hidup tanpa merugikan masyarakat sekitarnya, sehingga kelestarian lingkungan dapat terpelihara dengan baik.
Untuk itu, peran pemerintah mencarikan jalan keluar, dengan harapan kehidupan masyarakat tetap terjamin kesejahteraannya. Hal itu sebagai bentuk komitmen implementasi `Tri Hita Karana`, dengan pembangunan mengedepankan lingkungan hidup.
Berbagai upaya pun dilakukan untuk menghindari pengerukan dan pengambilan pasir, batu, serta kerikil secara besar-besaran. Sehingga, tidak menimbulkan kerusakan yang berdampak buruk pada masyarakat setempat.
Menurut Komang, pihaknya telah menyiapkan divisi hukum yang akan melakukan advokasi setiap saat. Pihaknya tidak memberikan toleransi pada pihak atau oknum yang merusak lingkungan hidup.
"Kami sebagai lembaga kemitraan aktif pemerintah, akan lebih kritis dan memberikan solusi terhadap permasalahan kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
