Semarang: Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) segera menyerahkan usulan revisi peruntukan Dana Desa (DD) 2022 kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan rencananya dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Dewan Pembina PAPDESI, Ganjar Pranowo.
Perwakilan PAPDESI, Sofyan, berharap presiden mengakomodir dan menerima usulan revisi yang diajukan.
"Beliau (Ganjar) akan menyerahkan usulan itu kepada Bapak Presiden. Kata beliau, memang penentuan BLT DD adalah hak dan kewenangan desa," kata Syofian dalam keterangan pers, Jumat, 17 Desember 2022.
Baca: Kasus DBD di Lampung Mulai Meningkat
“Bagi pemerintah desa, kami merasa perlunya pertimbangan Bapak Presiden mengenai relevansi peruntukan Dana Desa dengan kondisi di tiap desa,” ujarnya.
Sofyan menjelaskan ada beberapa pertimbangan dibuatnya usulan revisi peruntukan dana desa. Misalnya ketidakmungkinan kondisi keuangan desa jika menerapkan peruntukan DD dalam Perpres. Sebagian desa sudah menetapkan APBDes dan sebagian besar desa juga sudah memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Syofian berkata kondisi setiap desa tidak sama karena dipengaruhi jumlah penduduk, kondisi geografis, luas wilayah, kearifan lokal masyarakat, Indeks Desa Membangun (IDM), dan sebagainya.
Menurut dia PAPDESI berkesimpulan bahwa penyeragaman batas minimal peruntukan DD dengan persentase tidak mungkin diterapkan. PAPDESI meminta agar presiden meniadakan batasan persentase sehingga penerima BLT ditentukan berdasarkan kondisi setiap desa dan menjadi kewenangan pemerintah desa.
"Ada desa yang jumlah penduduknya sedikit, sehingga akan kesulitan mencari warga miskin. Tetapi di desa yang banyak penduduk, bisa-bisa DD habis hanya untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai)," ujar Sofyan.
Semarang: Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) segera menyerahkan usulan revisi peruntukan
Dana Desa (DD) 2022 kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan rencananya dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Dewan Pembina PAPDESI, Ganjar Pranowo.
Perwakilan PAPDESI, Sofyan, berharap presiden mengakomodir dan menerima usulan revisi yang diajukan.
"Beliau (Ganjar) akan menyerahkan usulan itu kepada Bapak Presiden. Kata beliau, memang penentuan BLT DD adalah hak dan kewenangan desa," kata Syofian dalam keterangan pers, Jumat, 17 Desember 2022.
Baca:
Kasus DBD di Lampung Mulai Meningkat
“Bagi pemerintah desa, kami merasa perlunya pertimbangan Bapak Presiden mengenai relevansi peruntukan Dana Desa dengan kondisi di tiap desa,” ujarnya.
Sofyan menjelaskan ada beberapa pertimbangan dibuatnya usulan revisi peruntukan dana desa. Misalnya ketidakmungkinan kondisi keuangan desa jika menerapkan peruntukan DD dalam Perpres. Sebagian desa sudah menetapkan APBDes dan sebagian besar desa juga sudah memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Syofian berkata kondisi setiap desa tidak sama karena dipengaruhi jumlah penduduk, kondisi geografis, luas wilayah, kearifan lokal masyarakat, Indeks Desa Membangun (IDM), dan sebagainya.
Menurut dia PAPDESI berkesimpulan bahwa penyeragaman batas minimal peruntukan DD dengan persentase tidak mungkin diterapkan. PAPDESI meminta agar presiden meniadakan batasan persentase sehingga penerima BLT ditentukan berdasarkan kondisi setiap desa dan menjadi kewenangan pemerintah desa.
"Ada desa yang jumlah penduduknya sedikit, sehingga akan kesulitan mencari warga miskin. Tetapi di desa yang banyak penduduk, bisa-bisa DD habis hanya untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai)," ujar Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
